TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak menganggap koalisi keumatan sebagai kekuatan baru. Menurut dia, koalisi ini baru sebatas wacana sementara persiapan menjelang pemilihan presiden sudah semakin dekat.

"Saya tidak yakin koalisi keumatan ini akan menjadi kekuatan yang solid. Kalau sebagai wacana, sah sah saja. Kalau istilah keumatan ini kan cenderung ke politik identitas," kata Ace saat ditemui Tempo di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: PBB Membuka Diri untuk Opsi Selain Koalisi Keumatan

Menurut Ace, kesepakatan-kesepakatan politik secara teknis dalam koalisi yang diusulkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini sulit dibentuk. Sebab, kata dia, semua partai memiliki keinginan yang berbeda tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.

"Seperti kita ketahui, PAN ingin mengajukan Zulkifli Hasan, Gerindra ingin mengajukan Prabowo, PBB juga maunya Yusril yang maju. Koalisi itu kan harus punya persepsi yang sama dulu," kata Ace.

Baca: Gerindra Sebut Koalisi Keumatan Masih Terbuka Buat Dua Partai Ini

Adapun koalisi keumatan usulan Rizieq Shihab terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Usulan tersebut diungkapkan Rizieq saat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengunjunginya seusai ibadah umrah di Mekkah pada Sabtu, 2 Juni 2018. "Kami tidak melihat ada kekuatan baru dari umrah tokoh-tokoh itu kemarin," kata Ace.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut koalisi keumatan tersebut hanya soal penamaan saja. "Koalisi keumatan ini hanya soal nama saja. Sejauh ini kan Gerindra, PAN, dan PKS sudah banyak membangun koalisi. Jadi kalau mau diberi nama koalisi keumatan, sah-sah saja karena koalisi ini memang untuk umat rakyat," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 5 Juni 2018.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang atau PBB Sukmo Harsono menyatakan, partainya masih membuka diri untuk opsi-opsi koalisi lain, selain koalisi keumatan. "Selama untuk kepentingan umat, PBB siap berkoalisi dengan yang lain. Bahkan, menjadi oposisi jika hanya ada calon tunggal," ujarnya.