TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan tidak tahu menahu masalah kasus impor gula periode 2015-2016. Ia tidak mau banyak berkomentar mengenai penetapan tersangka eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam oleh Kejaksaan Agung.
Bahlil mengatakan semua pihak harus percaya kepada aparatur negara dan proses hukum yang baik. “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penetapan tersangka Tom Lembong berkenaan dengan perannya ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016.
Kejagung menduga Tom Lembong terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton. "Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024.
Abdul Qohar mengatakan bahwa tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong. mantan Menteri Perdagangan yang lebih dikenal dengan nama Tom Lembong itu.
Bahlil dan Tom Lembong beberapa kali beradu argumen dalam sejumlah isu pada saat Pilpres 2024. Mantan Menteri Perdagangan itu mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi karena terobsesi pada nikel dan mobil listrik yang membuat sektor lain terbengkalai.
Sementara itu, peluang kerja di industri nikel, pabrik baterai, dan mobil listrik lebih sedikit. Pasalnya, sektor ini merupakan sektor padat modal, bukan padat karya. “Padahal, lapangan kerja yang peluangnya besar adalah sektor jasa, di samping pertanian, perikanan, dan manufaktur,” kata Tom, yang merupakan Co-Captain Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, pada 6 Desember 2023.
Bahlil menanggapi bahwa pemerintah optimistis hilirisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan mendorong kedaulatan negara. Ia pun menampik hilirisasi hanya berfokus di nikel.
"Jadi, pikirannya jangan sempit gitu, loh. Saya kadang-kadang bingung ketika orang berpandangan hilirisasi itu hanya bagian satu produk, seperti ekosistem baterai mobil listrik, itu kan cuma satu bagian saja,” ucap Bahlil yang menyokong Prabowo Subianto pada 7 Desember 2023.
Pilihan Editor: Profil PT PPI, Perusahaan BUMN dalam Pusaran Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong
