Akan Ditanya Soal Dana E-KTP, Nurhayati Ali Assegaf Mangkir

Selasa, 5 Juni 2018 16:32 WIB

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf(kanan) dalam acara deklarasi dukungan dari anggota DPR RI Partai Demokrat untuk pasangan Prabowo-Hatta di Hotel Crowne, Jakarta, 16 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi e-KTP. Nurhayati tak datang karena sedang berdinas ke Eropa. "Saksi Nurhayati tidak datang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 5 Juni 2018

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR itu pada hari ini. Nurhayati akan diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka korupsi e-KTP, yaitu pengusaha Made Oka Masagung dan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Baca:
Keponakan Setnov Sebut Politikus Demokrat ...
Nurhayati Assegaf Bantah Tudingan Irvanto ...

Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, Irvanto pernah bersaksi telah menyerahkan uang e-KTP sebanyak US$100 ribu kepada Nurhayati.

Febri mengatakan KPK akan mengkonfirmasi dugaan adanya aliran dana e-KTP kepada Nurhayati. Selain itu, KPK juga akan mengkonfirmasi beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang e-KTP. "Itu menjadi salah satu poin yang diperhatikan," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca:
KPK Periksa 7 Anggota DPR 2009-2014 Terkait Aliran Duit E-KTP ...
Diperiksa Kasus E-KTP, Teguh Juwarno ...

Febri mengatakan pengacara Nurhayati menyatakan kliennya tidak bisa datang karena tengah melakukan kegiatan dinas ke Lithuania pada 4 hingga 10 Juni 2018. Pengacara Nurhayati, kata dia, meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan kliennya.

Febri mengatakan KPK pasti akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Nurhayati Ali Assegaf. Tapi Febri belum megetahui waktu pemeriksaan. “KPK akan menyesuaikan waktu pemeriksaan dengan kebutuhan dan strategi penyidikan.”

Berita terkait

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

21 hari lalu

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.

Baca Selengkapnya

Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

43 hari lalu

Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

1 Maret 2024

Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital merupakan proses pemindahan informasi e-KTP yang saat ini masih memiliki bentuk fisik.

Baca Selengkapnya

Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

26 Februari 2024

Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

Sepanjang pemerintahan Jokowi, anggota DPR tercatat baru sekali menggunakan hak angket. satu kasus sebata wacana, dan satu lainnya masih digodok DPR.

Baca Selengkapnya

Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

23 Februari 2024

Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

Disdukcapil DKI Jakarta berencana menonaktifkan NIK KTP warganya yang tidak lagi berdomisili di DKI. Lantas, bagaimana cara cek status NIK Jakarta?

Baca Selengkapnya

Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga di JKN

20 Januari 2024

Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga di JKN

Untuk memastikan anggota keluarga mendapat jaminan Kesehatan, penting untuk mengetahui cara mendaftarkannya ke JKN.

Baca Selengkapnya

Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

3 Januari 2024

Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

Pemerintah akan mengganti e-KTP menjadi IKD secara online. Bagaimana cara mengubahnya?

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 70,9 Miliar untuk Cetak Ulang e-KTP DKJ, PSI: Kami Tetap Tidak Setuju

27 Desember 2023

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 70,9 Miliar untuk Cetak Ulang e-KTP DKJ, PSI: Kami Tetap Tidak Setuju

Anggaran Rp 70,9 miliar itu dialokasikan untuk pengadaan blangko e-KTP dan tinta toner cetak ulang e-KTP imbas perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ.

Baca Selengkapnya

Top 3 Metro: Proses Asesmen Pejabat BUMD era Anies, Bongkar Praktik Aborsi, DKI Butuh 5 Juta Blangko e-KTP

24 Desember 2023

Top 3 Metro: Proses Asesmen Pejabat BUMD era Anies, Bongkar Praktik Aborsi, DKI Butuh 5 Juta Blangko e-KTP

Berita Top 3 Metro kemarin membahas tentang isu orang dalam di era Anies Baswedan, bongkar praktik prostitusi, dan DKI butuh 5 juta blangko e-KTP.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Bakal Diubah Jadi DKJ, DPRD Sepakati Anggaran Rp 70,9 miliar untuk Pengadaan 5 Juta Blangko e-KTP

23 Desember 2023

DKI Jakarta Bakal Diubah Jadi DKJ, DPRD Sepakati Anggaran Rp 70,9 miliar untuk Pengadaan 5 Juta Blangko e-KTP

DPRD DKI menyepakati anggaran pengadaan 5 juta blangko e-KTP dan tinta toner senilai Rp 70,9 miliar dalam RAPBD DKI 2024. Terkait pindah Ibu Kota.

Baca Selengkapnya