KPK Periksa 7 Anggota DPR 2009-2014 Terkait Aliran Duit E-KTP

Reporter

M Rosseno Aji

Selasa, 5 Juni 2018 13:11 WIB

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat konpers OTT Jombang di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. Uang untuk menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi Puskesmas. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tujuh anggota dan mantan anggota DPR dalam korupsi e-KTP hari ini. Mereka adalah Teguh Juwarno, Markus Nari, Miryam S. Haryani, Ganjar Pranowo, Aziz Syamsudin, Nurhayati Ali Assegaf dan Chaeruman Harahap.

"Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 5 Juni 2018.

Baca: KPK Terus Telusuri Dugaan Duit Korupsi E-KTP ke Golkar

Febri mengatakan ketujuh politikus itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengusaha, Made Oka Masagung dan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Para politikus tersebut pernah disebut dalam persidangan menerima uang hasil korupsi e-KTP. Namun mereka semua telah menyangkalnya.

Dari deretan nama itu, Nurhayati adalah politikus yang baru pertama kali diperiksa dalam kasus e-KTP. Politikus Demokrat disebut Irvanto menerima beberapa ratus ribu dolar AS hasil korupsi e-KTP.

Sementara itu, Teguh, Aziz, Chaeruman dan Ganjar sudah beberapa kali diperiksa KPK dan dihadirkan dalam persidangan. Adapun Markus sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus e-KTP dan Miryam sudah menjadi terpidana dalam perkara memberikan keterangan palsu.

Baca: KPK: Pemeriksaan Bambang Soesatyo untuk Pengembangan Kasus E-KTP

Advertising
Advertising

Febri mengatakan, dari tujuh saksi itu, Ganjar dan Aziz tak bisa memenuhi panggilan KPK hari ini. Ganjar beralasan tengah sibuk mempersiapkan diri untuk pemilihan gubernur Jawa tengah. Sementara Aziz beralasan sedang mengikuti kegiatan Partai Golkar di Lampung.

Menurut Febri, para politikus itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aliran duit e-KTP. KPK, Febri menambahkan, juga akan mengkonfirmasi soal fakta persidangan yang menyebut adanya penyerahan uang e-KTP. "Beberapa fakta persidangan tentang penyerahan uang terkait e-KTP menjadi salah satu poin yang diperhatikan," kata dia.

Berita terkait

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

3 menit lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

1 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

1 jam lalu

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

Kejagung memindahkan lokasi penahanan tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

1 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

1 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Wamendagri Ungkap 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam E-KTP Jelang Pilkada Serentak 2024

2 jam lalu

Wamendagri Ungkap 1,5 Juta Pemilih Pemula Belum Rekam E-KTP Jelang Pilkada Serentak 2024

Bima Arya telah menginstruksikan Disdukcapil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman E-KTP menjelang Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

3 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

4 jam lalu

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

4 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

4 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya