Menteri Muhadjir Effendy Anggap Wajar Penurunan Nilai UN SMP

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Senin, 28 Mei 2018 12:47 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menganggap penurunan hasil nilai ujian nasional sekolah menengah pertama atau UN SMP 2018 adalah hal yang wajar. Kementerian, kata dia, memang tengah meningkatkan standar pendidikan dengan menyisipkan soal dengan daya nalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS).

“Kalau standarnya kami naikkan, wajar nilainya turun,” kata Muhadjir di kantor Metro TV, Jakarta, Ahad, 27 Mei 2018.

Baca: Menteri Muhadjir Targetkan 90 Persen SMP Gelar UNBK pada 2019

Dalam pengumuman hasil UN SMP 2018, sejumlah daerah mengeluhkan penurunan nilai hasil ujian siswa. Wilayah Jawa Timur melaporkan siswa yang mendapat nilai di bawah 55 bertambah 1,12 persen dibanding tahun lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan penyebab penurunan nilai bukan kesalahan siswa, melainkan soal yang terlalu sulit. Dia meminta pemerintah pusat meninjau kembali tingkat kesulitan soal UN.

Advertising
Advertising

Menanggapi itu, Muhadjir berdalih penurunan nilai siswa diimbangi oleh kualitas nilai yang meningkat. Kenaikan kualitas, kata dia, terjadi tidak hanya karena standar kesulitan soal yang bertambah, tapi juga melalui penggunaan komputer dalam pelaksanaan ujian.

Penggunaan komputer itu, kata Muhadjir, membuat siswa tidak dapat melakukan kecurangan. “Ya, nilai secara skor memang turun, tapi secara kualitas naik, karena norma kejujurannya kami naikkan,” katanya.

Baca: Soal UNBK Lebih Sulit, Instagram Muhadjir Effendy Banjir Protes

Muhadjir mengatakan pemerintah berkukuh akan mempertahankan pemakaian soal HOTS pada ujian tahun depan. Dia mengatakan pemerintah perlu menaikkan standar kesulitan soal untuk memperbaiki pendidikan. Pendidikan di Indonesia, kata dia, perlu diperbaiki untuk mengatasi ketertinggalan atas negara lain.

Menurut Muhadjir, pemerintah dapat saja menurunkan standar soal agar rata-rata nilai siswa naik kembali. Namun dia tidak mau melakukan itu demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Saya tahu kebijakan ini tidak populer, tapi tidak masalah, saya memang tidak cari popularitas,” katanya.

Berita terkait

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

4 hari lalu

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

9 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

14 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

22 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

23 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

29 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

30 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

30 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

31 hari lalu

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo

Baca Selengkapnya

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

31 hari lalu

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?

Baca Selengkapnya