TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan partainya bakal melaporkan anggota brigade mobil (Brimob) yang mendatangi kantor Gerindra di Jawa Tengah kepada Divisi Profesi dan Keamanan (Propam) Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Kepolisian RI.

Gerindra menilai kedatangan Brimob ke DPC Gerindra Semarang dan DPD Jawa Tengah melanggar standar operasional prosedur (SOP) karena tidak membawa surat penugasan. "Tidak ada konfirmasi mau datang dan tidak ada surat tugasnya," kata Andre saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Mei 2018. Ia menyebut DPP telah meminta DPD Jawa Tengah melaporkan anggota Brimob itu ke Propam.

Baca: Fadli Zon Minta Polri Usut Patroli Brimob di Kantor Gerindra

Pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, belasan anggota Brimob mendatangi kantor DPC dan DPD Gerindra di Jawa Tengah. Andre sempat menyebut bahwa karyawan yang ada di kantor sempat merasa ketakutan dan mereka sempat ditanya mengenai keberadaan kaus #2019GantiPresiden.

Untuk memastikan peristiwa tersebut, Andre menuturkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon sudah datang ke lokasi. Dalam investigasi, tersebut memang benar ada anggota Brimob yang menanyakan kaus #2019GantiPresiden. "Mereka menanyakan apakah akan ada pengerahan menggunakan kaus 2019GantiPresiden di acara car-free day," ujarnya.

Baca: Penjelasan Polisi Soal Brimob Datangi Kantor DPD Gerindra

Menurut Andre, Fadli Zon bakal mempertanyakan masalah ini kepada Kapolri saat rapat di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seusai masa reses nanti. Sebab, penyelenggara pemilu juga tidak mempermasalahkan kaus ini karena dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. "Apakah ada bahaya laten penggunaan kaus ini? Memang kami memakai kaus PKI (Partai Komunis Indonesia)? Nanti akan dipertanyakan ke Kapolri di rapat Komisi Tiga," kata Fadli.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membantah ada anggota Brimob yang mempersoalkan kaus #2019GantiPresiden. Menurut dia, polisi melakukan patroli sebagai tugas untuk mengamankan kantor penyelenggaraan dan peserta pemilu. "Kami lakukan sampai pilkada selesai. Kalau masuk tahapan pilpres, tentu dilaksanakan juga. Obyeknya adalah memastikan kantor-kantor tersebut aman. Kami juga koordinasi dengan satpamnya juga," ucapnya.

Baca: Kantor di Semarang Didatangi Brimob, Begini Tanggapan Gerindra