Penjelasan Polisi Soal Brimob Datangi Kantor DPD Gerindra

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar

    Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membantah adanya tindakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menanyakan soal keberadaan kaus #2019GantiPresiden saat berpatroli ke DPC Partai Gerindra Semarang dan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

    “Tidak ada (anggota yang bertanya soal kaus #2019GantiPresiden),” kata Setyo saat dihubungi Tempo pada Ahad, 6 Mei 2018.

    Baca: Kantor di Semarang Didatangi Brimob, Begini Tanggapan Gerindra

    Setyo menjelaskan, anggota Brimob datang untuk berpatroli. Mereka datang ke DPC Gerindra Semarang pada Jumat, 4 Mei 2018, dan ke DPD Gerindra Jawa Tengah pada Sabtu, 5 Mei 2018. "Patroli biasa," kata dia.

    Menurut Setyo, anggota Brimob bukan hanya di kantor Gerindra, melainkan semua sekretariat partai di Jawa Tengah. “Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu juga kami datangi. Jadi patroli biasa,” kata dia.

    Baca: Gerindra Yakin 90 Persen PAN Akan Gabung Dukung Prabowo

    Dari keterangan DPD Gerindra Jawa Tengah, anggota Brimob yang datang ke kantor mereka sempat menanyakan soal kaus #2019GantiPresiden. Kedatangan mereka pun disebut oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade sempat membuat para pegawai takut.

    Andre pun menilai kedatangan anggota elite kepolisian sebanyak 12 orang itu sebagai bentuk ketidaknetralan aparat negara. “Ngaku-nya patroli, tapi nanya soal kaus #2019GantiPresiden. Ini menunjukkan aparat terindikasi mulai tidak netral,” kata Andre.

    Setyo mengatakan patroli polisi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan yang biasa dilakukan. Polisi, kata dia, akan menjaga netralitasnya pada pelaksanaan pemilu. “Kami tidak akan berpihak,” ujarnya.

    Baca: Gerindra Ajak Demokrat dan PKB Bergabung ke Sekretariat Bersama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.