PKS Teken Dukungan ke Gerindra Gulirkan Pansus TKA

Senin, 30 April 2018 15:53 WIB

Mahasiswi dari KAMMI melakukan unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan listrik, mencabut PP no 60 tentang penerimaan negara bukan pajak, serta tindakan tegas terhadap tenaga kerja asing ilegal. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra mulai mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk menggulirkan pembentukan Panitia Khusus untuk tenaga kerja asing atau TKA.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berdalih fraksinya mendukung bergulirnya pansus untuk menginvestigasi kebenaran masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

"Jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Baca juga: Moeldoko Minta Lembaga Satu Suara Komentari Tenaga Kerja Asing

Menurut Jazuli, pembentukan pansus memberi kekuatan hukum bagi DPR untuk mengkaji dan menginvestigasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. "Dengan payung hukum pansus ini, kami bisa memanggil berbagai pihak untuk mendalami isu ini bener apa tidak," ujarnya. Ia pun meminta pemerintah tak khawatir dengan bergulirnya pansus ini.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menggulirkan penandatanganan usul pembentukan panitia khusus hak angket Perpres Tenaga Kerja Asing atau TKA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Penandatanganan usul itu dilakukan setelah dia bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia membutuhkan dukungan setidaknya dua fraksi atau 25 anggota DPR untuk membentuk pansus itu.

Selain Fadli, usul pansus itu ditandatangani politikus dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i, yang juga anggota Komisi III. Mereka beralasan aturan itu akan mempermudah masuknya pihak asing, sehingga membahayakan politik, bahkan keamanan di dalam negeri.

Baca juga: Ombudsman: Arus Tenaga Kerja Asing Tiongkok Begitu Deras

Sementara itu, Fadli Zon berharap adanya dukungan dari partai lain seusai masa reses terhadap pansus ini. Menurut dia, pembentukan pansus tidak bisa dihindari karena mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan dalam negeri. "Ini juga mengambil jatah dari lapangan kerja yang bisa diisi oleh tenaga kerja kita," ujarnya.

Hingga kini terdapat enam orang yang menyetujui pansus TKA. Selain Fadli, Syafi'i, dan Jazuli, terdapat nama politikus lain yang menyetujui. Mereka adalah Heri Gunawan dan Sutan Adil Hendra, keduanya adalah politikus Gerindra. Wakil DPR Fahri Hamzah juga menandatangani.

Berita terkait

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

18 menit lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

1 jam lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

4 jam lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

12 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

15 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Ada Pihak Klaim Kerja Relawan Ingin Dapat Jabatan: Toxic yang Sesungguhnya

17 jam lalu

Gerindra Ungkap Ada Pihak Klaim Kerja Relawan Ingin Dapat Jabatan: Toxic yang Sesungguhnya

Kata Gerindra soal politik toksik.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

2 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya