PA 212 Minta Ketemu Jokowi Sejak Rencana Kepulangan Rizieq Shihab

Kamis, 26 April 2018 06:13 WIB

Massa membawa spanduk bertuliskan "Tolak Kriminalisasi Ulama" saat aksi konvoi menuju Gedung Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 11 Ulama Alumni 212, Usamah Hisyam mengatakan pertemuan Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah direncanakan sejak rencana kepulangan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Shihab pada 21 Februari lalu.

"Namun saat itu presiden belum ada waktu untuk bertemu dengan ulama," kata Usamah di Jakarta pada Rabu, 25 April 2018.

Saat itu, kata Usamah, ia diamanatkan menghubungi istana untuk merancang pertemuan PA 212 dengan Presiden Jokowi. Namun, baru 11 April lalu, dia dihubungi oleh pihak Istana untuk membicarakan pertemuan tersebut kembali.

Baca: Pertemuan dengan Jokowi Bocor, PA 212 Minta Istana Mengusutnya

Usamah mengatakan setelah itu dia langsung bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan materi pertemuan. "Saya sampaikan materinya tentang kriminalisasi ulama. Lalu presiden minta waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan timnya," kata dia.

Advertising
Advertising

Malam harinya, Usamah dihubungi kembali oleh pihak Istana bahwa Presiden Jokowi bersedia untuk bertemu dengan PA 212 pada 22 April 2018. Pertemuan dimulai dengan salat Zuhur berjamaah yang dilanjutkan makan siang bersama dari pukul 12.00 - 14.30 WIB di Istana Bogor.

Dalam pertemuan tersebut PA 212 diwakili oleh Tim 11 Ulama Alumni 212. Misbahul Anam selaku ketua menyebutkan pertemuan tersebut bersifat tertutup, rahasia dan tidak dipublikasikan. "Saat itu handphone kami tidak boleh dibawa masuk," ujarnya.

Baca: Bertemu Jokowi, PA 212 Bahas Kriminalisasi Ulama

Dalam pertemuan itu, kata Misbahul, pihaknya dan Jokowi membahas tentang kriminalisasi terhadap ulama. Tim 11 pun memberikan informasi yang lebih akurat untuk Presiden Jokowi mengenai kasus tersebut.

Tim 11 juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan kriminalisasi kepada ulama. "Dulu presiden menyebutkan tidak akan ada kriminalisasi terhadap ulama, namun fakta-faktanya kami menemukan masih ada," kata Misbahul.

Ia membantah adanya pembahasan politik dalam pertemuan Tim 11 dengan Presiden Jokowi. "Tidak ada pembahasan politik," ujarnya.

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

3 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

13 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

13 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

16 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

16 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

17 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

17 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

18 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

18 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya