TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua umum Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan program pembagian sembako dan sertifikat secara langsung kepada masyarakat. Fadli juga meminta kegiatan populis presiden tersebut dievaluasi menjelang pemilu 2019.

"Dia (Jokowi) melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara. Jadi enggak boleh lah itu, dan harus dihentikan," kata Wakil Ketua DPR itu di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Menurut Fadli Zon, jangan sampai Jokowi yang masih menjadi presiden dianggap mencuri start kampanye sebagai calon presiden. Padahal, kampanye presiden baru bisa dilakukan pada 23 September 2018. "Saya katakan ini presiden rasa capres ya. Jadi jangan sampai presiden tapi bertindak sebagai capres," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan 15 Ribu Sertifikat Tanah di Bogor

Fadli juga menyorot anggaran tas yang digunakan untuk bungkus sembako Jokowi, yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018. Mengutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan, pemerintah menganggarkan Rp 3 miliar untuk tas sembako bantuan Jokowi.

Menurut Fadli, pemerintah tidak bisa bertindak seperti itu. Soalnya, Indonesia telah meninggalkan Orde Baru yang kekuasannya memungkinkan untuk bertindak seperti itu. "Di masa lalu mungkin itu bisa terjadi. Sebaiknya ini bisa dikoreksi," ujarnya.

Simak: Kebijakan Premium, Bahan Bakar Jokowi untuk Pilpres 2019

Menurut Fadli, pembagian sembako dan sertifikat oleh Jokowi tidak sesuai dengan prosedur dan ketetapan. "Tugas BPN membagi sertifikat," ujarnya.

Fadli tidak akan mempermasalahkan hal tersebut jika presiden menggunakan uang pribadi dalam melakukan pembagian sembako maupun sepeda. Bahkan, sampai saat ini saja DPR tidak mempunyai anggaran bencana untuk ke masyarakat. "Kami saweran dari anggota karena tidak ada anggarannya (untuk memberikan bantuan bencana)."

Baca juga: Jokowi Menargetkan 9 Juta Sertifikat Tanah Tuntas pada 2019

Presiden Jokowi, kata dia, mesti mengikuti prinsip-prinsip berdemokrasi yang adil untuk menghadapi pemilu tahun depan. Fadli meminta presiden menghentikan kegiatan populisnya yang menggunakan uang negara. "Harus dihentikan atau itu bisa dianggap tidak pede (percaya diri) menghadapi 2019," ucapnya.