Greenomics: Kader PAN Pemberi Izin Perkebunan Terluas
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Endri Kurniawati
Kamis, 22 Maret 2018 10:34 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ramai pembicaraan tentang Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi sebagai kebohongan, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi mengatakan Menteri Kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan, adalah pemberi izin perkebunan terluas. Greenomics mengaku memiliki data sejak 2004 hingga 31 Desember 2017.
“Izin perkebunan yang diberikan Zulkifli seluas 1,64 juta hektare atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta," ucap Vanda saat dihubungi, Kamis, 22 Maret 2018. Saat itu, Zulkifli menjabat Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca:
Amien Rais Kritik Sertifikat, Sofyan Djalil: Datanya dari Mana?
Hanafi Rais Klaim Kritik Amien Rais Adalah...
Greenomics mencatat, mulai 2004 hingga 2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektare. Menurut Vanda, lebih dari 2,2 juta hektare atau lebih dari 91 persen izin-izin perkebunan diberikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo seluas lebih dari 200 ribu hektare atau kurang dari 9 persen. Dengan demikian, ujar Vanda, izin-izin perkebunan yang diterbitkan Zulkifli Hasan setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis untuk grup-grup bisnis atau swasta.
Baca juga: Sofyan Djalil Jawab Tudingan Amien Rais Soal Tanah...
Data legal itu, tutur Vanda, perlu menjadi perhatian Amien Rais. “Ketika kader PAN menjadi Menteri Kehutanan, justru dia tercatat sebagai juara pemberi izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu.” Luasnya hampir 25 kali lipat wilayah DKI Jakarta.
Menurut Vanda, yang dimaksud pelaku bisnis tertentu adalah perkebunan swasta atau penguasaan lahan oleh grup-grup bisnis tertentu, seperti yang disebutkan Amien Rais. "Angka itu belum termasuk luas area perkebunan sawit yang “diputihkan” dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat."