TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo atau Jokowi belum menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pemilihan Presiden 2019. Partai-partai pun sudah mengeluarkan pernyataan mengenai kriteria calon wakil presiden Jokowi. Adapun Jokowi dikabarkan membentuk tim internal penjaringan calon wakil presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research &Consulting atau SMRC Djayadi Hanan, ada tiga faktor yang akan menjadi penentu siapa kelak bakal mendampingi Jokowi.

“Peluang paling besar belum ada. Semua belum ada yang dominan sekali untuk mendampingi Jokowi,” kata Djayadi saat dihubungi, Sabtu, 17 Maret 2018.

Baca juga: Soal Cawapres Jokowi, Mahfud MD: Saya Tak Ingin, Bukan Tidak Mau

Adapun tiga faktor itu adalah, pertama, penentuan cawapres akan ditentukan sendiri oleh Jokowi. Kedua, tergantung perkembangan ekonomi, politik dan hukum sampai Agustus mendatang. Seperti diketahui, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dilakukan mulai 4-10 Agustus 2018

Jika keadaan ekonomi, politik stabil, kata dia, artinya kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi. Nah, di sini peran Jokowi akan makin penting dalam menentukan cawapresnya.

Namun, jika ada masalah misalnya dari sisi ekonomi, maka pendampingnya perlu yang menguasai hal tersebut. “Jadi cawapres Jokowi harus bisa menutupi kelemahannya, baik dari sisi politik teknokrasi seperti di bidang hukum, pertahanan dan ekonmi," ujar Djayadi.

Faktor ketiga adalah tergantung dari partai pengusung Jokowi. Jokowi resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Sejauh ini, empat partai lain menyatakan dukungannya, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ia menuturkan sejauh ini memang sudah ada sejumlah nama yang muncul di masyarakat terkait tokoh yang berpotensi mendampingi Jokowi, seperti Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan lainnya. Namun, di luar nama tersebut masih sangat berpotensi muncul.

Menurut dia lagi, adanya wacana Jokowi mesti didampingi calon dari kalangan agama juga belum bisa ditentukan. “Tunggu sampai Agustus, baru bisa terlihat cawapres dari kalangan mana yang dibutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: Diam-diam Muhaimin Lamar Jokowi, Ajukan Proposal Sebagai Cawapres

Djayadi menuturkan jika Jokowi memilih pendampingnya dari kalangan militer, partai atau profesional, bukan berarti kalangan agama tidak diikuti. Kelompok agama masih bisa terlibat dalam menjadi pendukung presiden. Hal itu juga berlaku sebaliknya.

“Tokoh yang didukung kalangan santri katakanlah. Latar belakang militer juga bisa melengkapi,” ucapnya. Intinya, kata dia, dengan cara pemikiran konvensional bisa saling melengkapi. “Dari kelompok nasionalis, yang dari kelompok agama menyebutnya kelompok abangan. Semua masih berpeluang,” ujarnya.