Puan Maharani: Salah Satu Kriteria Cawapres Jokowi Adalah Agamis

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 15 Maret 2018 15:55 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Januari 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyatakan salah satu kriteria calon wakil presiden untuk Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 adalah agamis atau berasal dari kalangan religius.

"Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan kami," katanya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2018.

Baca juga: Muhaimin Sebut Jokowi Nekat Jika Pilih Cawapres Bukan dari Islam

Namun kriteria tersebut tak mutlak. Puan menuturkan banyak syarat lain yang harus dipenuhi. Sebab, menurut dia, partai memiliki nilai-nilai sendiri yang harus disesuaikan.

Dia menuturkan pendapat calon presiden yang diusung pun perlu diperhatikan. Mengenai pendamping dari kalangan profesional atau partai politik, misalnya, Puan menuturkan pilihannya akan mempertimbangkan kenyamanan Jokowi.

Advertising
Advertising

Secara umum, PDIP ingin sosok calon wakil presiden yang mampu menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia juga harus mampu membantu kerja presiden. Tentu, calon pendamping Jokowi harus mampu mendorong elektabilitas saat pemilu.

Baca juga: Syarat PDIP untuk Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

"Kalau satu kriteria yang sangat spesifik, kami masih cair," ujar Puan. Sebab, kata dia, PDIP masih memiliki waktu sekitar empat bulan lagi untuk memilih. "Ini masih sangat dinamis," ucap politikus yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di kabinet Jokowi itu.

Berita terkait

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

1 menit lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

22 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya