TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta pengurus partai politik mana pun yang akan datang ke Istana Negara tidak lagi membahas politik praktis bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini buntut dari pertemuan antara Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara, Kamis pekan lalu, yang menuai kritik.

Terkait dengan pertemuan tersebut, Pramono menjelaskan, hal itu bukan inisiatif Presiden, melainkan permintaan PSI. Ia tidak membantah bila pertemuan keduanya sempat menyinggung soal strategi pemenangan pemilihan umum atau pemilihan presiden.

Baca juga: ACTA Melaporkan Jokowi ke Ombudsman, Projo: Salah Alamat

"Faktanya seperti itu. Bagi partai atau siapa pun yang nanti akan ke Istana untuk menyampaikan sesuatu, Istana sama sekali tidak mau dan bahkan Presiden kan betul-betul untuk utusan politik praktis beliau akan menjaga jarak," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amani mengatakan dalam kunjungan selama 90 menit itu, PSI dan Jokowi membahas strategi pemenangan pemilihan presiden 2019. PSI akan berkampanye lewat media sosial untuk memenangkan Jokowi. Dalam pertemuan itu PSI memamerkan kinerja kampanyenya yang dilakukan lewat media sosial. "Pak Jokowi cukup senang," katanya, Kamis pekan lalu.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Hary Tanoe Bantah Bahas Pilpres 2019

Menurut Pramono, pada dasarnya Presiden Jokowi sangat menghindari pembahasan politik praktis. Tapi di kasus PSI, kata dia, hal itu terjadi karena pengurus PSI yang masih euforia setelah partainya dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.

"Mungkin excited, selama ini kan diterima atau ke Istana bukan atas nama partai peserta pemilu. Setelah diketok jadi partai peserta pemilu mereka datang. Apa pun itu yang dilakukan sama sekali jauh dari politik praktis karena Presiden menghindari itu," ujar Pramono.