TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di Istana Negara hari ini, Senin, 5 Maret 2018. Dalam pertemuan tersebut, Hary Tanoe membantah kedua pihak bicara tentang pemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.
Hary berujar tujuan kedatangannya ke Istana adalah mengundang Jokowi untuk menghadiri acara rapat pimpinan nasional Perindo di Jakarta Convention Center pada 21 Maret 2018. "Kami mohon kesediaan beliau tentunya untuk hadir dan juga membuka acara itu," katanya di kompleks Istana Kepresidenan.
Baca juga: Telepon Habibie, Jokowi Janji Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan
Namun ia tak menampik bahwa keduanya menyinggung soal politik dalam pertemuan itu. Hary menjelaskan, Jokowi memberikan arahan kepada Perindo selaku partai baru yang akan mengikuti pilpres 2019. "Beliau memberikan arahan supaya dalam pelaksanaan pemilu supaya jujur, adil, tidak ada money politic. Semua yang baik disampaikan beliau untuk supaya kami ketahui dan kami ikuti," tuturnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Jokowi ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Hary datang bersama Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal M. Sofian, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yamin Tawari, Ketua DPP Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Christhoporus Taufik, Ketua DPP Bidang Organisasi Syafril Nasution, serta Wakil Sekjen Doni Ferdiansyah.
Perindo menjadi partai baru peserta pemilu kedua yang datang menemui Jokowi di Istana Negara. Kamis pekan lalu, Presiden kedatangan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Grace Natalie.
Baca juga: Peneliti: PSI Bertemu Jokowi, Elektabilitas Belum Tentu Naik
Namun pertemuan tersebut mendapat kritikan dari sejumlah pihak lantaran Jokowi dan PSI membahas strategi pemenangan pemilu dan pilpres 2019, yang dianggap menggunakan fasilitas negara. Jokowi pun dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia oleh Advokat Cinta Tanah Air.
Melihat hal tersebut, Hary tidak khawatir jika pertemuannya dengan Jokowi akan dipermasalahkan seperti nasib PSI. "Masalahnya apa? Karena ketemu? Oh, jadi minta waktu ke Presiden itu tidak boleh," ujarnya.