ACTA Melaporkan Jokowi ke Ombudsman, Projo: Salah Alamat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PSI Grace Natalie menjawab pertanyaan awak media dalam jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017. PSI dinyatakan memenuhi syarat untuk masuk tahapan verifikasi faktual bersama 11 parpol peserta pemilu lainnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketum PSI Grace Natalie menjawab pertanyaan awak media dalam jumpa pers di DPP PSI, Jakarta, 15 Desember 2017. PSI dinyatakan memenuhi syarat untuk masuk tahapan verifikasi faktual bersama 11 parpol peserta pemilu lainnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Pro-Jokowi (Projo) menilai rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Joko Widodo ke Komisi Ombudsman salah alamat. Melalui rilisnya, Senin, 5 Maret 2018, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan Ombudsman adalah lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara.

    “Istana Negara bukan domain pelayanan publik karena Istana tidak mengadakan pelayanan publik harian,” kata Budi. Menurut dia, Istana Negara merupakan tempat bagi Presiden menjalankan berbagai aktivitas, baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi, maupun informal.

    Baca: Ombudsman Akan Telusuri Dugaan...

    Selain itu, penggunaan fasilitas negara, seperti Istana, bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi, bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman.

    Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Maret 2018. Grace mengatakan pertemuan itu membicarakan strategi pemenangan pemilihan umum 2019 bersama dengan Jokowi.

    Baca juga: ACTA akan Melaporkan Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman

    ACTA akan melaporkan pertemuan itu ke Komisi Ombudsman dengan tudingan pelanggaran administrasi, Senin siang ini. Mereka mempermasalahkan pertemuan antara Presiden Jokowi dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia yang membahas pemenangan Jokowi dalam pilpres 2019 di Istana Negara. “Memakai fasilitas negara (Istana Negara) untuk kepentingan pribadi, itu pelanggarannya,” kata Novel Bamukmin, Ahad, 4 Maret 2018.

    Menurut Budi, Presiden Jokowi pernah melakukan sarapan, makan siang, atau makan malam dengan hampir semua ketua umum partai politik di Istana Negara. Di antaranya dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh, Muhaimin, Zulkifli Hasan, bahkan pernah dengan Prabowo dan Presiden PKS (Partai Kesejahteraan Sosial). “Semua (pimpinan) partai tanpa terkecuali. Jadi biasa saja," ujar Budi.

    FADIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.