TEMPO.CO, Jakarta - Isu penambahan pos kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai respons, mulai dari Presiden Joko Widodo, Partai Gerindra, hingga Wakil Presiden terpilih Gibran sendiri.
Adapun rencana Prabowo menambah jumlah kementerian hingga 38-40 diwartakan oleh Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini, "Orang Lama Kabinet Baru", yang terbit pada 6 Mei 2024.
Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya, untuk memungkinkan program pemerintah yang diajukan dapat berjalan mulus.
Untuk mengakomodasi koalisi itu, menambah jumlah kementerian menjadi solusinya. Namun penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan ini memperbolehkan kementerian paling banyak 34.
Cara lain untuk mengubah aturan kementerian ini adalah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atau presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Jokowi: Tanya kepada presiden terpilih
Ketika dimintai tanggapan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi enggan memberi respons.
“(Soal) kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih,” kata Jokowi di sela-sela kegiatannya menghadiri peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.
Jokowi pun mengaku tidak memberi masukan soal pembentukan struktur Kabinet Prabowo -Gibran.
“Oh nggak ada, nggak ada,” kata Jokowi ketika ditanyai wartawan tentang masukan untuk pemerintahan selanjutnya.
Gibran: Tunggu saja
Sementara Gibran mengatakan penambahan kementerian menjadi 40 pada pemerintahan di bawah pemerintahan Prabowo dan dirinya kelak masih dalam pembahasan.
“Itu nanti ya (penambahan kementerian), masih dibahas dan digodok. Nanti, tunggu saja,” ujar Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 7 Mei 2024.
Dalam pembahasan kementerian itu, kata Gibran, di antaranya soal program makan siang gratis. Namun, putra sulung Jokowi itu menyatakan agar publik menunggu terlebih dulu.
“Kemarin sempat dibahas (kementerian menangani makan siang gratis), tapi tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas,” kata Gibran.
Ditanya penilaiannya tentang seberapa penting ada kementerian khusus menangani program makan siang gratis, menurut Gibran, itu penting mengingat program itu melibatkan anggaran yang besar dan distribusinya juga tidak mudah. Dia berharap program tersebut dapat berjalan nantinya.
“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah. Logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Makanya harus kita ingin program ini bener-benar bisa berjalan,” kata Gibran.
Pihaknya menginginkan program makan siang gratis itu benar-benar dirasakan oleh semua anak-anak sekolah. Karena itu, Gibran mengatakan atas dasar itu harus ada atensi khusus.
“Karena kita pengen program ini benar-benar impact full, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah," kata Gibran.
Namun Gibran kembali mengatakan agar ditunggu terlebih dulu. Dia mengakui belum pasti tentang kementeriannya.
"Tapi tunggu dulu, belum pasti masalah kementeriannya, tunggu dulu. Makanya harus ada atensi khusus,” kata dia.
