TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin banyak berkomentar mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah kementerian dalam pemerintahan mendatang.
Jokowi mengatakan urusan kabinet mendatang sebaiknya langsung ditanyakan kepada Prabowo. “Enggak ada (enggak ada masukan untuk Prabowo),” kata Jokowi ditemui usai acara di Tapos, Depok, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian hingga 38 - 40 diwartakan oleh Majalah Tempo dalam laporan utama pekan ini, "Orang Lama Kabinet Baru", yang terbit pada 6 Mei 2024.
Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya untuk memungkinkan program pemerintah yang diajukan dapat berjalan mulus.
Untuk mengakomodasi koalisi itu, menambah jumlah kementerian menjadi solusinya. Namun penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan ini memperbolehkan kementerian paling banyak 34.
Cara lain untuk mengubah aturan kementerian ini adalah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atau presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tim Prabowo juga tengah mengkaji penambahan kementerian koordinator yang regulasinya tak disebutkan dalam aturan lama. Saat ini ada empat menteri koordinator.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak menampik adanya rencana penambahan kementerian di kabinet Prabowo. “Kami sedang mengkaji dan mensimulasikan apakah jumlah kementerian tetap atau bertambah sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.
Baca laporan selengkapnya di Majalah Tempo
Pilihan Editor: Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP
