Bawaslu Akan Panggil Partai Perindo Terkait Iklan Kampanye di Media Penyiaran

Jumat, 2 Maret 2018 22:51 WIB

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menunjukkan berkas saat mendaftarkan partainya ke KPU Pusat di Jakarta, 9 Oktober 2017. Partai Perindo secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta –Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan memanggil Partai Persatuan Indonesia atau Perindo terkait pelanggaran iklan kampanye di media penyiaran.

"Dipanggil karena partai itu melakukan kampanye di media penyiaran," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin seusai acara deklarasi damai Pilkada tanpa Sara di kantor Dewan Pers, Jakarta pada Jumat 2 Maret 2018.

Baca juga:Partai Perindo Akan Maksimalkan Pemasangan Iklan di TV

Afifuddin mengatakan, Bawaslu sedang mengumpulkan bukti soal pelanggaran tersebut. Partai Perindo dinilai melanggar karena melakukan iklan kampanye di 4 media penyiaran.

Advertising
Advertising

Menurut Afifuddin, pemanggilan akan dilakukan segera. Bawaslu akan melihat pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh partai politik besutan Hary Tanoesudibyo itu.

"Kami akan lakukan konfirmasi dan pengujian," tutur Afifuddin.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, sebelumnya ada 12 media massa yang menyiarkan iklan kampanye. Wahyu menuturkan, pihaknya telah secara persuasif meminta kepada 12 media itu untuk mencabut iklan kampanye itu.

Setelah ada tindakan persuasif dari KPU, tutur Wahyu, empat media masih menayangkan iklan kampanye

"Kita harus menghargai media yang sudah patuh. Tapi kita juga harus mengkritik media yang melanggar aturan," ujar Wahyu. Ada empat media yang dituduh Bawaslu menayangkan iklan kampanye Perindo.

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

2 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya