Perindo dan PSI Lolos Verifikasi Faktual, KPU: Belum Akhir Proses

Reporter

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie (kanan) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) memegang replika kartu anggota PSI seusai menggelar jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017. PSI menjadi salah satu parpol yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta  - Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Rabu, 20 Desember 2017. Ketua KPU Arif Budiman yang memimpin verifikasi menyatakan dua partai baru itu lolos verifikasi faktual. "Menurut UU kan kita memverifikasi faktual untuk partai baru," kata Arif di kantor Dewan Pimpinan Pusat PSI, Jakarta.

Arif menilai Perindo dan PSI  telah memenuhi syarat tiga poin verifikasi faktual. Pertama, ada pengurus inti yang terdiri dari ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Poin kedua yaitu adanya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sesuai dengan ketentuan aturan. Dan ketiga, kantor pusat harus berdomisili di ibu kota Jakarta serta dipergunakan minimal hingga berakhir tahapan pemilu 2019.

Baca: 800 Anggota PSI Ikuti Proses Bakal Caleg 2019

Namun, kata Arif, lolosnya Perindo dan PSI dalam verifikasi faktual tingkat DPP belum akhir dari proses. "Lolos hari ini juga belum tentu menyelesaikan semuanya. Sebab masih ada verifikasi faktual di provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

Selain verifikasi faktual ditingkat pusat, secara serentak juga dilakukan verifikasi faktual di tingkat daerah. Jika verifikasi faktual di provinsi dan kabupaten/kota tidak memenuhi syarat, Arif berujar partai  tidak bisa menjadi peserta pemilu 2019. "Kecuali, verifikasi di daerah memenuhi syarat 75 persen," kata dia.

Simak: Tiga Advokat Mendaftar Calon Legislator dari PSI

Arif menuturkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengurus partai di tingkat provinsi, kabupaten dan kota lebih banyak ketimbang verifikasi di tingkat DPP. "Khusus kabupaten/kota selain tiga item tadi, kita tambahkan juga item keanggotaan, yang di UU disebut sekurang-kurangnya seperseribu dari jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota," ujarnya.

Itulah mengapa, kata Arif, waktu verifikasi faktual di tingkat daerah memakan waktu selama 21 hari atau lebih lama dibanding verifikasi faktual tingkat pusat yang hanya 7 hari terhitung 15 Desember 2017.

Untuk partai peserta pemilu 2014 yang lolos verifikasi administrasi, hanya akan dilakukan verifikasi faktual untuk daerah otonomi baru (DOB). "Kesimpulan secara keseluruhan masih menunggu, kami akan putuskan terakhir 17 Februari 2018," kata Arif.






Kurangi Penculikan Anak, Tawuran, Narkoba & Pencurian, PSI Minta DKI Perbanyak CCTV

26 hari lalu

Kurangi Penculikan Anak, Tawuran, Narkoba & Pencurian, PSI Minta DKI Perbanyak CCTV

Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak CCTV sehubungan dengan munculnya kasus penculikan anak.


Eks Jurnalis Cheryl Tanzil Gabung ke PSI, Giring: Beri Tambahan Energi Baru

45 hari lalu

Eks Jurnalis Cheryl Tanzil Gabung ke PSI, Giring: Beri Tambahan Energi Baru

Giring Ganesha menilai PSI mendapat tambahan energi baru dengan bergabungnya mantan jurnalis dan pembawa berita Cheryl Tanzil


Dua Eks Staf Ahok yang Mundur dari PSI: Rian Ernest dan Michael Victor Sianipar

47 hari lalu

Dua Eks Staf Ahok yang Mundur dari PSI: Rian Ernest dan Michael Victor Sianipar

Keputusan Rian Ernest ini menambah daftar panjang nama-nama besar yang mundur dari PSI.


Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

57 hari lalu

Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

Michael Victor Sianipar menyatakan alasannya mundur dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta salah satunya adalah soal prinsip politiknya.


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

57 hari lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Rp 176 Miliar, Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah yang Jauh dari Target di Era Anies Baswedan

30 November 2022

Rp 176 Miliar, Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah yang Jauh dari Target di Era Anies Baswedan

Alokasi pinjaman daerah dalam APBD DKI Jakarta 2023 disepakati senilai Rp 176,01 miliar untuk dana talangan pembayaran rumah DP nol rupiah.


Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

28 November 2022

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.


PSI Minta Ada Proses Transparan Tentukan Usulan Penjabat Gubernur DKI dari DPRD

4 September 2022

PSI Minta Ada Proses Transparan Tentukan Usulan Penjabat Gubernur DKI dari DPRD

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengusulkan DPRD membentuk Panitia Seleksi khusus dalam penentuan Penjabat Gubernur.


Jakarta Timur Bangun 16 Saluran Air Baru, DKI Sudah Gelontorkan Triliunan Anggaran Banjir

28 Agustus 2022

Jakarta Timur Bangun 16 Saluran Air Baru, DKI Sudah Gelontorkan Triliunan Anggaran Banjir

Jakarta Timur akan membangun saluran air baru pada 16 lokasi yang tersebar di 10 kecamatan, pada awal September mendatang.


Giring PSI Sowan Golkar, Puji Airlangga dan Merasa Senafas Lanjutkan Program Jokowi

24 Agustus 2022

Giring PSI Sowan Golkar, Puji Airlangga dan Merasa Senafas Lanjutkan Program Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum PSI Giring Ganesha diketahui pimpinan KIB.