PDIP Bantah Adanya Keinginan Calon Tunggal di Pilpres 2019

Jumat, 2 Maret 2018 13:28 WIB

Ratusan kader PDIP melambaikan salam metal saat penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 25 Februari 2018. Salam ini juga dapat diartikan nomor urut PDIP dalam Pemilu 2019. Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons tudingan keinginan partainya mengkondisikan calon tunggal dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, tudingan tersebut bentuk ketakutan dari Partai Gerindra yang khawatir ditinggal partai politik koalisinya.

"Kami menangkap nuansa kekuatiran Gerindra ditinggal sekutu dekatnya, dalam hal ini PKS dan PAN. Saya kira pernyataan tersebut harus dipahami dalam konteks demikian," kata Hendrawan saat dihubungi di Jakarta pada Jumat, 2 Maret 2018.

Baca: Ada Teriakan Asyik di Rumah Prabowo Kertanegara

Seusai pertemuan dengan Prabowo Subianto pada 1 Maret 2018, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan partainya mengendus keinginan pemerintah untuk menciptakan kondisi hanya ada calon tunggal dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, keinginan ini terlihat sejak pembahasan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Riza mengatakan penentuan presidential threshold sebesar 20 persen perolehan suara membuka ruang untuk adanya calon tunggal. "Itu kami menentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal. Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, jadi melawan kotak kosong," ujar anggota Komisi Pemerintahan tersebut. Riza pun berpendapat ini berpotensi untuk menghilangkan hak pilih masyarakat.

Advertising
Advertising

Hendrawan membantah hal tersebut. Menurut dia, komunikasi politik antar partai masih terus berlangsung. "Tak ada niatan ke sana. Komunikasi terus dibangun dengan prinsip politik gotong royong," ujarnya.

Baca: Deklarasi Pencapresan, Prabowo: Kalau Telenovela Ada Episodenya

Ia pun membuka ruang untuk berkomunikasi dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Hendrawan menyebut, kerja sama kedua partai juga sudah terjalin dalam pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah. "Bukan tak mungkin terjadi induksi vertikal yang mengarah kepada kerja sama yang lebih luas," kata dia.

Sementara itu, Riza menepis kemungkinan ini. Menurut dia, jika merapat ke koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, partainya tidak bisa menyuarakan aspirasi lain dari masyarakat. "Kami yakin akan mengusung Prabowo," ujarnya.

Berita terkait

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

2 menit lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

55 menit lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

1 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

1 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

2 jam lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

2 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

2 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

3 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

3 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya