Soal Pidato Tito, Hidayat Nur Wahid: Jangan Hilangkan Jejak Ulama

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 31 Januari 2018 10:53 WIB

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Peringati Hari Santri

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid turut mengomentari pidato Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian soal organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hidayat meminta Tito tidak melupakan sejarah (jasmerah) dan jangan sekali-kali menghilangkan jejak ulama (jashijau).

“Tidak hanya jasmerah, tapi juga jashijau. Peran Muhammadiyah dan NU pastilah diakui. Tapi mereka pun mengakui peran ormas dan orpol Islam lain,” cuit Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter-nya, @hnurwahid, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: Soal Pidato Tito Karnavian, Azyumardi: Banyak...

Dalam pidatonya, Tito mengatakan ormas Islam NU dan Muhammadiyah layak didukung karena berjasa kepada Indonesia serta pro-Pancasila. Tito juga menuturkan organisasi Islam lain tidak ikut andil dalam mendirikan bangsa dan tidak pro-Pancasila.

Menurut Hidayat, ada banyak ormas dan organisasi politik Islam yang turut andil mendirikan Indonesia, di antaranya Jam'iyatul Khair, Persatuan Umat Islam (PUI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Masyumi. Selain itu, banyak ulama dari berbagai ormas dan orpol Islam berperan dalam kemerdekaan Indonesia, bukan hanya tokoh Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, atau tokoh NU, KH Wahid Hasyim. “Tapi juga tokoh PUI, Anwar Sanusi; tokoh PSII, Abikoesno Tjokrosoejoso; tokoh PII, Kasman; serta tokoh Masyumi, Mohammad Natsir.

Advertising
Advertising

Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, menilai Tito Karnavian termasuk dalam banyak tokoh Indonesia yang tidak paham akan sejarah negerinya sendiri. “Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia,” ujar Azyumardi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: Pidato Kapolri Tito Karnavian Soal Ormas...

Bukan hanya Kapolri, ujar Azyumardi, yang kebetulan terungkap ketidaktahuannya. “Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham.”

Simak: Pro dan Kontra Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur

Azyumardi menjelaskan, tidak hanya NU dan Muhammadiyah, sejak dasawarsa pertama abad ke-20 sudah berdiri ormas Islam lain di berbagai penjuru Nusantara, seperti Syarikat Dagang Islam yang kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam. Selain itu, ada Jam'iyatul Khair, Persatuan Ummat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Islam, Al-Washliyyah, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyyah, Al-Ittihadiyyah, Nahdlatul Wathan, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), dan Hidayatullah.

Tito berencana mengumpulkan sejumlah ormas Islam untuk meluruskan masalah pidatonya itu. “Nanti akan ada pertemuan dengan organisasi-organisasi Islam. Kami akan bersilaturahmi,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2018.

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

47 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

55 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

55 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

5 Maret 2024

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya