Anggota Wantimpres Agum Gumelar, Kiprahnya di Militer dan Sipil

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 17 Januari 2018 09:40 WIB

Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Yuyu Sutisna menunggu prosesi pelantikan mereka yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Istman /Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar, 72 tahun, yang dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan almarhum KH. Ahmad Hasyim Muzadi, kaya pengalaman di bidang militer, sipil, hingga mengurus sepak bola. Karirnya dimulai sejak lulus Akademi Militer Nasional Magelang 1969.

Agum staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Koptamtib dan masuk pula pada Badan Koordinasi Intelijen Negara pada 1973. Ia Wakil Asintel Kopassus periode 1988-1990, lalu Asintel Kasdam Jaya periode 1991-1992.

Baca:Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Pagi Ini

Dia Wakil Asintel Kopassus pada 1987-1988, dan menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung 1992-1993. Mantan Ajudan Ali Murtopo itu menjadi Kasdam I Bukit Barisan sampai 1996. Baru sekitar 1996, ia ditarik ke ibukota menjadi staf ahli Panglima ABRI.

Pernah menjabat Direktur Badan Intelijen Strategis ABRI, tugas terakhirnya di bidang militer ialah memimpin Kodam Waribuana VII. Pada 1998 ia kembali ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lemhanas. Sejak itu ia pensiun dari dunia militer.

Setelah masa reformasi melengserkan Presiden Soeharto, karir politik Agum cukup cemerlang. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum Gumelar menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia, periode 26 Oktober 1999 sampai 1 Juni 2001.

Advertising
Advertising

Baca juga: Anggota Wantimpres Minta TNI Batalkan Nonton ...

Pada masa itu, Agum Gumelar terseret kasus Lippogate. Sejumlah pengusaha besar di Indonesia seperti Anthony Salim, Soedono Salim, Muchtar Riady, dan Prajogo Pangestu, juga Agum Gumelar disebut-sebut bersamaan dengan mengalirnya dana untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kasus ini menjadi perbincangan publik pada September 1999. Agum tidak berkomentar banyak dan menepis isu yang melibatkannya.

Agum Gumelar disebut-sebut menjalin kontak politik dengan PDIP sejak masih di dunia militer. Kedekatannya menyebabkan Agum Gumelar dicap sebagai simpatisan setia PDIP.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum menjadi Menteri Koordinasi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Republik Indonesia. Tak lama, hanya pada 1 Juni 2001 sampai 9 Agustus 2001. Sebelumnya, posisi ini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat Gus Dur lengser, ia menjabat Menteri Perhubungan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Simak: Cerita Agum Gumelar Ada Oknum TNI Tak Akui ...

Pada 2004, Agum Gumelar maju sebagai calon wakil presiden usungan Partai Persatuan Pembangunan bersama Hamzah Haz sebagai calon presiden. Namun di putaran pertama pemilu, pasangan itu meraih hanya 3,01 persen jumlah suara. Pada 2008, Agum Gumelar juga sempat dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu’man Abdul Hakim, namun gagal juga.

Di bidang olah raga, pada 2011, Agum Gumelar ditunjuk organisasi sepak bola dunia, FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI. Ketika beredar kabar PSSI akan dibekukan oleh pemerintah, Agum meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengaktifkannya.

Berita terkait

8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

46 hari lalu

8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden

Terdapat penambahan ayat 4 dalam Pasal 9. Isinya menyatakan bahwa anggota Wantimpres merupakan pejabat negara.

Baca Selengkapnya

Kontroversi dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

48 hari lalu

Kontroversi dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Hasil pembahasan RUU Dewan Pertimbangan Presiden masih menyisakan pasal kontroversial. Dewan Pertimbangan Presiden akan sejajar lembaga negara lain.

Baca Selengkapnya

Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres

11 Juli 2024

Kabar Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA Kembali Mencuat Usai Revisi UU Wantimpres

Maruarar Sirait yakin bahwa Jokowi adalah orang yang pantas menjadi anggota DPA bagi Presiden terpilih Prabowo.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

10 Juli 2024

Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden

Komentar pengamat soal bagi-bagi kue kekuasaan dalam pembentukan ulang DPA.

Baca Selengkapnya

DPR ingin Bangkitkan DPA, Pakar Hukum: Enggak Masuk Akal

10 Juli 2024

DPR ingin Bangkitkan DPA, Pakar Hukum: Enggak Masuk Akal

Pakar hukum tata negara mengkritik rencana DPR yang berusaha membangkitkan dewan pertimbangan agung (DPA) untuk membantu presiden.

Baca Selengkapnya

Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

9 Juli 2024

Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Salah satu yang diusulkan dalam RUU itu adalah perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

22 Mei 2024

Reformasi 1998: Ini Peran Wiranto dan SBY di Balik Pemecatan Prabowo Subianto

Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjadi koalisi Prabowo. Pada 1998, keduanya berperan dalam pemecatan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

5 Maret 2024

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

3 Maret 2024

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

3 Maret 2024

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya