NasDem Antisipasi Presidential Threshold dengan Mendukung Jokowi

Reporter

Adam Prireza

Editor

Amirullah

Jumat, 12 Januari 2018 19:13 WIB

Taufik Basari, caleg Partai Nasional Demokrat di sela-sela pemeberian penyuluhan tentang pemilu di Kawasan Kecubung, Jakarta, Minggu (09/03).Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem, Taufik Basari, menyebut partainya telah mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi soal presidential threshold. Hal itu ditunjukkan dengan mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk pemilihan presiden 2019 sejak dini.

"Dari awal kami meyakini MK menolak permohonan presidential threshold. Makanya kami siap-siap langsung deklarasikan dukungan kepada Jokowi," kata Taufik dalam diskusi bertema arah politik pasca-keputusan MK soal presidential threshold di Tebet, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Baca juga: Dua Hakim MK Beda Pendapat soal Presidential Threshold

Ia pun menganggap adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden membuat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan lebih efektif.

Perihal verifikasi faktual, Taufik mengatakan partainya sudah menyiapkan hal itu sejak dua setengah tahun lalu. Sehingga, ketika kini MK menyatakan seluruh partai politik harus diverifikasi, dia mengaku Partai NasDem tidak kaget. Menurut dia, akan ada keadilan pada partai politik yang sudah lama maupun yang baru.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, MK menolak permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Baca juga: Putusan MK Soal Presidential Threshold, Demokrat Tak Terkejut

Di pasal tersebut partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Banyak pihak yang mengkritisi putusan tersebut. Salah satunya adalah pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon. Dia menyebut putusan MK yang menolak gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak rasional. "Sulit diterima dari sisi rasional,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Berita terkait

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

6 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

43 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

44 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

45 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

56 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

7 Oktober 2023

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 6 Oktober 2023 dimulai dengan profil Arief Prasetyo Adi yang ditunjuk Jokowi jadi Plt Mentan.

Baca Selengkapnya

Akhir Perjalanan Syahrul Yasin Limpo dari Hilang Kontak hingga Tiba di Indonesia

5 Oktober 2023

Akhir Perjalanan Syahrul Yasin Limpo dari Hilang Kontak hingga Tiba di Indonesia

Setelah sempat hilang kontak di luar negeri, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu malam. Ini yang terjadi.

Baca Selengkapnya