Dua Hakim MK Beda Pendapat soal Presidential Threshold

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kiri) bersama anggota Majelis Hakim Konstitusi membuka sidang pembacaan putusan atas perkara gugatan hasil Pilkada Banten di MK, Jakarta, 4 April 2017. Andika Hazrumy merupakan anak mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. ANTARA/M Agung Rajasa

    Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kiri) bersama anggota Majelis Hakim Konstitusi membuka sidang pembacaan putusan atas perkara gugatan hasil Pilkada Banten di MK, Jakarta, 4 April 2017. Andika Hazrumy merupakan anak mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman. Penolakan tersebut diputuskan terhadap uji materi pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

    Ketua MK Arief Hidayat mengatakan terdapat dua hakim konstitusi yang memiliki perbedaan pendapat atas keputusan tersebut. Mereka adalah hakim Suhartoyo dan Saldi Isra, sedangkan tujuh hakim lainnya menolak uji materi tersebut.

    “Terhadap putusan mahkamah terdapat dua hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda,” kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis 11 Januari 2017.

    Baca: MK Tolak Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden

    Hakim Konstitusi Suhartoyo, berpendapat keberadaan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi memaksakan logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. “Rezim ambang batas menjadi kehilangan relevansinya,” kata dia.

    Suhartoyo berpendapat mempertahankan ambang batas berarti mempertahankan sesuatu yang inkonstitusional. Apalagi, diletakkan dalam desain sistem pemerintahan yang mempergunakan hasil pemilu legislatif dalam mengisi posisi tertinggi eksekutif. “Jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial,” ujarnya.

    Baca: MK Perintahkan Partai Calon Peserta Pemilu 2019 Diverifikasi

    Hakim Konstitusi lainnya, Saldi Isra, berpendapat penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengamputasi fungsi parpol dalam menyediakan calon pemimpin. ”Dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas mengetahui dan menilai calon yang dihasilkan partai poltiik peserta pemilu,” kata dia.

    Bagi Saldi, keputusan ambang batas presidential threshold dipandang sebagai hal yang inkostitusional dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. "Permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo," kata Saldi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.