Saksi Korupsi E-KTP, Menteri Hukum Yasonna Diperiksa KPK

Rabu, 10 Januari 2018 11:31 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamonangan Laoly mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini, Rabu, 10 Januari 2018. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa kedatangan Yasonna untuk diperiksa sebagai saksi perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS," kata Febri. ASS adalah Anang Sugiana Sudihardjo adalah salah satu tersangka korupsi e-KTP. Yasonna dipanggil sebagai mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 2009-2014.

Baca: Namanya Tak Ada di Dakwaan Setya Novanto, Yasonna Laoly: Aman ...

Yasonna datang bermobil Toyota Fortuner warna hitam. Turun dari mobil, Menteri Hukum dikawal oleh lima orang laki-laki mengenakan kemeja warna putih, sama seperti yang dikenakannya. Tapi ia menolak memberi penjelasan. "Nanti saja ya," kata dia saat ditemui awak media, Rabu, 10 Januari 2018.

Nama Yasonna muncul sebagai orang yang diduga turut menerima uang dari korupsi proyek e-KTP. Dalam dakwaan dua terdakwa bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Yasonna disebut menerima duit US$84 ribu.

Advertising
Advertising

Baca juga:
KPK Lanjutkan Pemeriksaan terhadap Dua ...
Menkumham Yasonna Laoly Benarkan Ada Sel ...

Anang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 27 September 2017. Anang diduga mengatur proyek e-KTP bersama Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan beberapa orang lain.

PT Quadra Solution yang dipimpinnya merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI sebagai pelaksana proyek e-KTP yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

2 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

4 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

7 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

14 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

16 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

20 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

20 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya