TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin meminta perwira tinggi Polri yang maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak menyeret anggotanya dalam politik praktis. Polri, kata Syafruddin, menjaga posisi netral dalam pesta demokrasi tersebut.

"Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis. Itu pesan saya. Polri harus netral," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 8 Januari 2018.

Baca: Pendaftaran Pilkada Dimulai, 3 Jenderal Polisi Belum Mundur

Tiga perwira tinggi Polri yang mengikuti pilkada adalah Inspektur Jenderal Safaruddin, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Inspektur Jenderal Murad Ismail. Safaruddin maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur, Murad calon Gubernur Maluku, sementara Anton akan maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

Syafruddin menuturkan tiga perwira tinggi tersebut sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri pada Jumat, 5 Januari 2018. Posisi mereka pun sudah diganti Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Simak: Kapolri Mutasi Tiga Jenderal Polisi yang Maju Pilkada 2018

Sebagai sejawat yang pernah mengabdi di Polri, Syafruddin mengucapkan selamat atas rencana mereka maju dalam pilkada. "Kami ucapkan selamat sebagai kawan, sebagai manusia, tapi institusi tidak boleh diseret dalam berpolitik praktis," ujarnya.

Untuk menjamin netralitas polisi selama pilkada, Kapolri telah mengumpulkan semua kapolda. Dalam pertemuan itu, Kapolri menekankan polisi harus netral. Tanggung jawab tersebut ada pada pundak kapolda karena yang akan berlangsung adalah pilkada.