Libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Fokus Pantau Jalur Pantura

Reporter

Zara Amelia

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 21 Desember 2017 17:13 WIB

Kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, 1 Juli 2017. Puncak arus balik kendaran diperkirakan terjadi pada Sabtu 1 Juli 2017 malam. ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian akan meninjau jalur Pantai Utara atau Pantura, Jawa Barat, terkait dengan arus mudik menjelang Natal 2017 dan tahun baru 2018 melalui helikopter. Tito akan meninjau Pantura dan sejumlah titik kemacetan tersebut bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono.

"Setelah ini ada pengecekan ke jalur Pantura dan titik-titik macet untuk melihat bagaimana kesiapan di sana," kata Tito di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Desember 2017. Tito, Tjahjo, dan Basoeki nantinya meninjau dengan jajaran kepolisian beserta staf Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalur mudik di Pantura.

Baca juga: Jadwal Mudik Kian Dekat, Perbaikan Jalur Favorit Pantura Dikebut

Basoeki menjelaskan, pihaknya memfokuskan pengawasan terhadap jalur Pantura. Sebab, Jalan Tol Brebes-Gringsing masih dalam proses pembangunan. Hal itu berakibat pada penumpukan kendaraan di jalur Pantura, mulai pintu keluar Jalan Tol Brebes Timur atau Brexit.

"Mudah-mudahan Mei nanti pembangunan Jalan Tol Brebes-Gringsing sudah selesai," tutur Basoeki.

Dia menambahkan, untuk mengurangi kemacetan di Pantura, pihaknya telah menyiapkan jalan layang Klonengan-Prupuk.

Baca juga: Mudik di Pantura Padat, Polisi Rilis Jurus 3:1 di Tol dan Non Tol

Jumlah pemudik menjelang Natal 2017 dan tahun baru 2018 diprediksi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memperkirakan kenaikan jumlah pemudik itu bisa mencapai angka 1,91 persen. Sedangkan jumlah kendaraan diprediksi akan meningkat hingga 10 persen.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

6 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

6 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

21 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya