TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunggu laporan resmi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ihwal jabatan barunya di Golkar. Hal itu juga untuk membahas lebih lanjut status Airlangga di kabinet.

"Presiden meminta bertemu dulu untuk menentukan sikap," ujar Johan kepada Tempo, Kamis, 21 Desember 2017.

Kemarin malam, Golkar secara resmi dan formal mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Ia menggantikan Setya Novanto yang sudah menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca juga: JK Tidak Mempermasalahkan bila Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

Airlangga akan mengisi jabatan barunya hingga 2019, sisa masa jabatan yang ditinggalkan Setya Novanto. Pada 2019, akan dibahas melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub) apakah Airlangga akan memimpin hingga 2022 atau tidak.

Dengan ditetapkannya Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar, statusnya di kabinet pun mulai disorot. Pihak eksekutif beberapa kali menyatakan tidak tertutup kemungkinan Airlangga akan merangkap jabatan, sebagai Ketum Golkar dan Menteri Perindustrian, mengingat masa pemerintahan tinggal 1,5 tahun.

Johan melanjutkan, waktu pertemuan mengenai status di kabinet akan digelar bergantung pada Airlangga. Dengan kata lain, Airlangga yang mengajukan tanggal pertemuannya.

Baca juga: Jokowi Akui Airlangga Hartarto Telah Bicara Soal Ketua Golkar

Meski begitu, Johan yakin, Airlangga Hartarto sudah lebih dahulu memberikan laporan informal atau pendahuluan kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi Jokowi menunggu hasil Munaslub Golkar yang ditutup semalam.

"Saya sendiri belum mendapat info kapan pertemuan akan digelar," tutur Johan.