Keluarga Dokter Pengunggah Konten SARA Minta Maaf ke Panglima TNI

Selasa, 19 Desember 2017 12:28 WIB

Ilustrasi facebook. REUTERS

TEMPO.CO, Padang - Ali Hartono, kakak kandung Siti Sundari Daranila meminta maaf atas tindakan adiknya, tersangka penulis ujaran kebencian dan SARA terhadap keluarga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia berharap Panglima TNI bisa memaafkan. "Tolong dimaafkan Pak Panglima TNI," ujar Ali kepada Tempo, Senin malam 18 Desember 2017.

Menurut Ali, Sundari merupakan korban yang terprovokasi informasi hoax. Sehingga ia terjebak dalam penyebaran hoax media sosial melalui akun miliknya.

Baca: Dokter Pengunggah Konten SARA Keluarga Panglima TNI Ogah Jadi ...

Sundari, kata Ali, sedang menunggu izin praktek dokternya, lalu iseng bermain Facebook. "Dia juga sedang ada masalah keluarga. Ia mengisi hari-harinya dengan merawat anaknya."

Polisi menetapkan Sundari sebagai tersangka karena melanggar Undang-Undang ITE. Ia memberikan keterangan foto yang diduga menghina keluarga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui akun Facebooknya yang bernama Gusti Sikumbang.

Sundari ditangkap di rumahnya di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, tepatnya di kawasan Pasar Gelombang Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat 15 Desember 2017. Rumah berwarna putih itu tampak sepi saat Tempo bertandang, Senin 18 Desember 2017.

Baca juga: Rumah Wanita Pengunggah Konten SARA Keluarga Panglima TNI Sepi

Ia menyebut keluarga berharap polisi bisa menangguhkan penahanan adiknya. Sundari sebagai orang tua tunggal memiliki kewajiban mengasuh anak-anaknya yang masih sekolah.

Advertising
Advertising

Apalagi, kata Ali, Sundari dan anak-anaknya baru pindah ke Kayu Tanam, Padang Pariaman pada Agustus 2017. Sehingga harus memulai kembali kehidupannya di kampung halamannnya. "Anak-anaknya juga ikut pindah ke Kayu Tanam. Mereka baru mulai bersekolah di sini," ujarnya.

Ali mengatakan keluarga siap menjadi penjamin atas penangguhan tahanan Sundari. Ia menjamin adiknya tidak akan kabur dan tetap koperatif dalam menjalani proses hukum.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

16 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

20 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

24 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

24 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

27 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya