Airlangga Ketum Golkar, Nurdin Halid: Kepengurusan Bisa Berubah

Jumat, 15 Desember 2017 03:24 WIB

Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham berbincang dengan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kedua kiri) pada Rapat Pleno DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 13 Desember 2017. Rapat pleno yang berlangsung tertutup ini beragendakan membahas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan agenda rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional luar biasa pada 18-20 Desember 2017 adalah penetapan ketua umum, serta penetapan dan pelantikan pengurus. Nantinya, kata dia, sangat mungkin terjadi perubahan dalam kepengurusan.

Karena itu, Nurdin menambahkan, diagendakan penetapan dan pemilihan formatur. “Diharapkan nanti selesai penetapan ketua umum dalam rapimnas, akan ada rapat formatur sehingga pada saat malam penutupan Munaslub sudah terpilih pengurus baru yang bisa dilantik,” kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Baca: Tiga Ancaman Bagi Pengurus Baru Partai Golkar Menurut LSI

Pengurus baru yang nantinya terbentuk itu akan melanjutkan kepengurusan yang sudah berjalan pada periode 2014-2019. Nurdin melanjutkan, struktur kepengurusan Partai Golkar tidak akan berubah, hanya akan ada penyempurnaan kepengurusannya saja.

Sebagaimana yang dikatakan Plt. Ketua Umum Idrus Marham sebelumnya bahwa Munaslub merupakan forum konstitusional Partai Golkar yang memiliki kekuasaan untuk mengganti ketua umum hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai secara keseluruhan.

"Munas atau Munaslub yang ini saya sering katakan, forum ini berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Berkuasa penuh berarti apa saja bisa dibahas, dan sewenang-wenang artinya, jangankan pengurus, ketua umum, AD/ART pun bisa diubah," jelas Idrus, di ruang rapat Fraksi Golkar, Selasa, 5 Desember 2017.

Advertising
Advertising

Nurdin menambahkan, rekomendasi dan keputusan terkait pilkada yang sudah ditetapkan oleh kepengurusan Setya Novanto hanya akan berubah secara administratif. Secara substansial, kata dia, tidak akan berubah.

Baca: Survei LSI: Golkar Bisa Bangkit Jika Ada Branding Baru

Meski demikian, menurut Nurdin, tidak menutup kemungkinan bagi perubahan jika terjadi dinamika di daerah. “Misal ada yang sudah ditetapkan tapi tidak cukup koalisinya, atau sudah ditetapkan tapi tidak mau bersanding dengan wakil yang diajukan Golkar," ujarnya.

Ia mencontohkan, dukungan Golkar terhadap calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpotensi diubah jika nantinya Daniel Mutaqien sebagai calon wakilnya. "Itu namanya dinamika," tutur Nurdin.

Rencananya Rapimnas dan Munaslub akan dilaksanakan 18-20 Desember 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Rapimnas nantinya akan mengagendakan dua hal, laporan rapat pleno Rabu, 13 Desember 2017 yang menetapkan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Golkar, pengisi antar waktu, atau pengisi jabatan lowong.

Sedangkan Munaslub mengagendakan pemilihan dan penetapan Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan rapat pleno yang telah disahkan melalui rapimnas.

SATRIA DEWI ANJASWARI

Berita terkait

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

7 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

12 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

2 hari lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

3 hari lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

4 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

5 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

5 hari lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

5 hari lalu

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

Pemerintah Jerman masih menginginkan produk nikel mentah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap akan jalankan penghiliran industri nikel.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Dorong Peningkatan Pendidikan Mikroelektronik

5 hari lalu

Airlangga Hartarto Dorong Peningkatan Pendidikan Mikroelektronik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong peningkatan pendidikan mikroelektronik untuk kuasai pasar semikonduktor.

Baca Selengkapnya

PAN Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta, Airlangga Hartarto: Belum Ada Penugasan dari Golkar

5 hari lalu

PAN Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta, Airlangga Hartarto: Belum Ada Penugasan dari Golkar

Airlangga Hartarto menyatakan belum ada penugasan final terkait majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya