Idrus Marham Sebut Aziz Masih Berpeluang Jadi Ketua DPR

Reporter

Adam Prireza

Rabu, 13 Desember 2017 10:40 WIB

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, 6 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Aziz Syamsuddin masih berpeluang menduduki kursi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. "Saya rasa semua kader Golkar berpeluang," ujar Idrus sat menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kasgoro 1957 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Selasa, 12 Desember2017.

Menurut Idrus, penunjukkan Aziz oleh Setya yang memilih mundur dari DPR sudah dibicarakan sebelumnya. Pada Jumat, 8 Desember 2017, Idurs sebagai Plt Ketua Umum Golkar memproses penunjukkan tersebut. Ia mengatakan sudah berdiskusi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. "Ketua Dewan Pembina memberikan rekomendasi, saya kira proses ini sudah dibicarakan," kata dia.

Baca: Aziz Syamsuddin Tak Ambil Pusing Penolakan di Internal Golkar

Menurut Idrus, ramainya pembahasan terkait penunjukkan Aziz tersebut adalah imbas dari rencana musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Kata Idrus, yang terbaik saat ini adalah mengikuti proses politik di internal Golkar yang berjalan dinamis. "Yang penting tujuan dan niat kita satu, yaitu bagaimana Golkar bisa menyelesaikan masalah internalnya," ujar Idrus.

Sebelumnya Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR pada Jumat, 8 Desember 2017. Bersama dengan surat itu, Setya juga menunjuk Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Penunjukkan Setya inilah yang kemudian dipermasalahkan.

Baca: Fadli Zon Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPR Gantikan Setya Novanto

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mempertanyakan adanya surat penunjukan Azis tersebut. Sebab, surat itu ditandatangani oleh Setya Novanto. Menurut Akbar, seharusnya Idrus sebagai Plt Ketua Umum Golkar yang meneken surat itu.

Advertising
Advertising

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah menilai tindakan Setya tidak benar. Ia mengatakan Setya tidak bisa seenaknya menunjuk Aziz sebagai Ketua DPR. Penunjukkan Idrus sebagai Plt Ketua Umum Golkar seharusnya membuat diskresi Setya gugur.

Baca: Ini Surat Aburizal Bakrie Dukung Aziz sebagai Ketua DPR

Politikus senior Partai Golkar, Hajriyanto Thohari, menyampaikan bahwa penunjukkan Aziz itu belum bulat karena tidak sesuai dengan mekanisme di partai. Meski Setya Novanto masih berstatus Ketua Umum Partai Golkar, kata Hajriyanto, penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR belum final. “Pengambilan keputusan harus melalui rapat pleno.”

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

20 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?

Baca Selengkapnya

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

20 hari lalu

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.

Baca Selengkapnya

Soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Airlangga Tegaskan UU MD3 Tak Berubah

25 hari lalu

Soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Airlangga Tegaskan UU MD3 Tak Berubah

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Partai Golkar tidak mengincar kursi ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya

Hubungan PDIP dan Gerinda Baik, Pengamat Politik Sebut UU MD3 Sulit Direvisi

25 hari lalu

Hubungan PDIP dan Gerinda Baik, Pengamat Politik Sebut UU MD3 Sulit Direvisi

Menurut Pengamat Politik Adi Prayitno, UU MD3 tidak akan diotak-atik dalam konteks penentuan ketua DPR lantaran hubungan PDIP dan Gerinda baik.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

25 hari lalu

Mayoritas Fraksi di DPR Ogah Bahas Rencana Revisi UU MD3

Mayoritas Fraksi di DPR ingin mekanisme pemilihan Ketua DPR tetap mengikuti aturan lama UU MD3.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas, Siti Zuhro: Idealnya Paket UU Politik Ditata Ulang

25 hari lalu

Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas, Siti Zuhro: Idealnya Paket UU Politik Ditata Ulang

Peneliti BRIN mengatakan paket UU Politik idealnya ditata ulang, dibenahi, dan direvisi agar menjadi payung hukum yang tepat.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

26 hari lalu

Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Fraksi di DPR Disebut Sepakat Tidak Merevisi UU MD3, Apa Alasannya?

27 hari lalu

Mayoritas Fraksi di DPR Disebut Sepakat Tidak Merevisi UU MD3, Apa Alasannya?

Puan Maharani enggan membahas kabar masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Wacana Revisi UU MD3, Puan Maharani: Enggak Ada

27 hari lalu

Soal Wacana Revisi UU MD3, Puan Maharani: Enggak Ada

Puan Maharani enggan membahas banyak terkait masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024.

Baca Selengkapnya