Marsekal Hadi Tjahjanto menyapa wartawan dan undangan jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, menilai pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia sudah tepat. Menurut dia, tidak ada permasalahan sistem merit yang dilangkahi atau memotong angkatan untuk menjadi pemimpin TNI.
"Untuk kali ini sudah tepat," ujarnya ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Desember 2017.
Pendapat itu disampaikan Connie dengan melihat situasi yang mensyaratkan Panglima TNI harus berasal dari jabatan Kepala Staf TNI. Dibandingkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, kata dia, Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki masa jabatan yang lebih panjang.
"Pak Ade akan pensiun bulan Mei, Pak Mulyono Januari 2019, mana mungkin di tengah masa pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pilpres (pemilihan presiden) jadi Panglima. Mending Pak Hadi yang masih empat tahun lagi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI di Istana Kepresidenan pada Jumat, 8 Desember 2017. Ia menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Hadi telah menempati sejumlah posisi penting. Salah satunya dia sempat menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi selama setahun. Setelah itu, ia menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Staf TNI AU oleh Presiden.
Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari angkatan udara. Sebelum Hadi, Djoko Suyanto pernah menjabat Panglima TNI pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
