Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Panglima TNI, Ini Sejumlah Tantangan Bagi Hadi Tjahjanto

Reporter

image-gnews
Marsekal Hadi Tjahjanto menyapa wartawan dan undangan jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.
Marsekal Hadi Tjahjanto menyapa wartawan dan undangan jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Marsekal Hadi Tjahjanto telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah upacara serah terima jabatan dari Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam pidatonya, Hadi mengatakan berbagai tantangan yang harus dihadapinya selama memimpin TNI.

"Tantangan tugas TNI ke depan tidak semakin ringan. Namun, kami harus yakin dengan kebersamaan seluruh prajurit TNI serta dengan dukungan rakyat Indonesia TNI akan bertugas baik," kata Hadi dalam pidatonya saat upacara sertijab di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu, 9 Desember 2017.

Baca: Rencana Gatot Nurmantyo Usai Lepas Jabatan Sebagai Panglima TNI

Hadi menjelaskan, deretan tantangan tersebut adalah dampak tatanan dunia baru, terorisme, perang siber, serta kerawanan keamanan perbatasan laut. Menurut dia, Indonesia juga kerap mengalami keresahan dari tindakan penyelundupan barang, manusia, senjata serta narkoba.

Hadi mengatakan, seluruh jajaran TNI harus siap dalam menghadapi potensi konflik dalam tubuh TNI pada 2018 dan 2019 yang merupakan tahun politik. Menurut dia, periode pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan presiden itu dapat menggoyahkan netralitas TNI. "TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas hingga satuan bawah TNI," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Menhan Ingatkan Panglima TNI Hadi: Loyalitas itu Tegak Lurus

Serah terima jabatan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Hadi di Istana Negara pada Jumat, 8 Desember 2017. Acara itu turut dihadiri oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, beserta para menteri, duta besar negara sahabat, kepala staf angkatan serta pejabat utama TNI.

Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah menyerahkan jabatannya kepada Hadi Tjahjanto enggan memberikan pesan atau nasiha kepada juniornya itu. Menurut dia, Hadi saat ini sudah menjadi atasannya sehingga tidak etis apabila dirinya memberikan pesan atau nasihat.

"Saya tidak memberi pesan apa-apa. Mengapa? Karena Pak Hadi sekarang adalah atasan saya. Sejak tadi disampaikan dalam Keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi (Panglima TNI) adalah Pak Hadi, maka tidak etis saya memberikan nasihat ke Pak Hadi karena saya adalah sekarang perwira tinggi Mabes TNI," kata Gatot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro usai menandatangani nota kesepahaman kedua lembaga tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Dok: Puspen TNI
Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.


TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro usai menandatangani nota kesepahaman kedua lembaga tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Dok: Puspen TNI
TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

TNI menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM perihal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia


Sepekan Tak Lagi Jadi Presiden RI, Apa Kegiatan Jokowi Selain Jajan Soto dan Sate?

4 hari lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sepekan Tak Lagi Jadi Presiden RI, Apa Kegiatan Jokowi Selain Jajan Soto dan Sate?

Menjalani masa purna tugas, Jokowi sebut akan tidur di hari pertamanya setelah tak menjabat sebagai presiden. Ini kegiatannya sepekan setelah lengser.


Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi Komandan Paspampres dan 62 Perwira Tinggi Lain

11 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan hormat saat ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Ziarah tersebut dalam rangka peringatan HUT Ke-79 TNI tahun 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi Komandan Paspampres dan 62 Perwira Tinggi Lain

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024.


Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

13 hari lalu

Prajurit TNI mengikuti Apel Gelar Pengamanan VVIP dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024. Operasi pengamanan yang dilaksanakan 17-23 Oktober 2024 itu mengerahkan sebanyak 100.000 personel TNI dan 15.000 personel Polri. TEMPO/Subekti.
Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

Personel gabungan TNI yang berasal dari tiga matra akan dikerahkan untuk mengamankan proses pelantikan presiden. Ada sniper dan antidrone.


Menteri Jokowi yang Tak Dilirik Prabowo dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

14 hari lalu

Menlu Retno Marsudi bersiap memimpin jalannya Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama China di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Jokowi yang Tak Dilirik Prabowo dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

Separuh menteri Jokowi diangkut Prabowo dalam kabinetnya. Ini mereka yang tak diundang ke Kertanegara dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno


Pelantikan Prabowo Disebut Akan Dihadiri 36 Kepala Negara

14 hari lalu

Belasan kendaraan taktis bersiaga di halaman kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. ANTARA/Rio Feisal
Pelantikan Prabowo Disebut Akan Dihadiri 36 Kepala Negara

Panglima TNI sebut pelantikan Prabowo menjadi presiden akan dihadiri oleh 36 kepala negara sahabat.


TNI Siagakan Sniper dan Antidrone untuk Pengamanan Pelantikan Presiden

14 hari lalu

Ilustrasi Sniper.Getty Images
TNI Siagakan Sniper dan Antidrone untuk Pengamanan Pelantikan Presiden

TNI kerahkan 100 ribu personel untuk amankan pelantikan presiden pada 20 Oktober nanti.


Pengamanan Pelantikan Prabowo-Gibran, TNI Kerahkan 3 Matra dan Polri Siagakan 7.000 Personel

19 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamanan Pelantikan Prabowo-Gibran, TNI Kerahkan 3 Matra dan Polri Siagakan 7.000 Personel

Menjelang pelantikan Prabowo-Gibran Rakabuming, bagaimana skema pengamanan yang direncanakan TNI dan Polri?


Cerita Mahfud Md Diancam Ketika Menolak Revisi UU MK

22 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Cerita Mahfud Md Diancam Ketika Menolak Revisi UU MK

Mahfud Md mengatakan, setelah melihat isi draf revisi UU MK dari DPR, ia menilai Parlemen ingin menendang orang tertentu dalam pemilihan pimpinan MK.