Pengamat: Gatot Nurmantyo Tidak Etis Mutasi Menjelang Pensiun

Rabu, 6 Desember 2017 11:48 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei saat mengikuti rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Muradi menilai mutasi terhadap 85 perwira tinggi (Pati) yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelang masa jabatannya berakhir. Walaupun tidak ada aturan yang melarang, menurut dia, secara etis dianggap tidak tepat.

"Ini bicara soal etika, untuk menjaga situasi kondusif di kubu internal TNI," ujar Muradi saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Ini Alasan Gatot Nurmantyo Rotasi 85 Perwira TNI Sebelum Pensiun

Perintah mutasi oleh Gatot tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam surat itu, ditetapkan mutasi 85 perwira tinggi. Di antaranya adalah 46 pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Muradi mengatakan, mutasi itu memunculkan dua asumsi liar terhadap Gatot. Pertama, di kubu internal TNI, mutasi itu dianggap sebagai langkah untuk
menyelamatkan "orang-orang" Gatot di bawah pimpinan TNI yang baru. "Yang promosi dianggap orangnya Gatot. Yang tidak, dibuang," kata Muradi.

Muradi mengatakan hal itu jelas mengganggu situasi kondusif di internal TNI. Menurut dia, Gatot seharusnya cukup memberikan saran dan rekomendasi kepada Panglima TNI baru ihwal mutasi dan promosi. "Harusnya dia paham," katanya.

Baca: Pilpres 2019, SMRC: Peluang bagi Gatot Nurmantyo Itu Jadi Wapres

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat permohonan persetujuan pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Surat tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR,
Fadli Zon, Senin 4 Desember 2017.

Muradi melanjutkan, asumsi kedua yang muncul dari mutasi ini adalah Gatot mempunyai tujuan politis menuju pemilihan presiden 2019. Apalagi, nama Gatot selama ini masuk dalam bursa calon presiden di berbagai lembaga survei. "Jadi negatif kesannya," katanya.

Sebelumnya lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei yang dilakukan terkait bursa calon presiden pada Ahad, 3 Desember 2017 lalu. Berdasarkan hasil survei, Gatot Nurmantyo muncul sebagai alternatif calon presiden selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Nama-nama alternatif yang lain adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

8 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

12 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

12 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

13 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

14 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

16 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

16 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

19 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya