TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemimpin partai politik mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) untuk memprioritaskan penanganan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto. Para pemimpin partai menyatakan kelambanan MKD dalam memproses kasus etik ketua DPR justru membuat buruk citra lembaga legislatif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, misalnya, mendesak MKD agar cepat bekerja. Ia menduga kelambanan MKD dipicu surat yang dikirimkan Setya dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 November lalu. Dalam surat tersebut, Setya meminta pemimpin Dewan tak menggelar rapat pleno dan rapat MKD untuk membahas pencopotan dirinya.

Baca: KPK: Setya Novanto Stabil Setelah Pemeriksaan Gula dan Saraf

Meski ada surat dari Setya, menurut Baidowi, MKD semestinya tetap menggelar rapat. “MKD membuat posisi DPR kian sulit di hadapan publik,” kata Baidowi di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setya sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga terlibat kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun—dari nilai total proyek Rp 5,84 triliun—itu.

Selasa, 21 November 2017, MKD telah mengagendakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi. Ketua MKD Sufmi Dasco menyatakan rapat konsultasi diperlukan karena menyangkut posisi pemimpin DPR. Namun rapat itu batal karena empat fraksi absen: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. “MKD perlu masukan fraksi-fraksi,” kata Sufmi.

Baca: KPK Bekukan Rekening Setya Novanto dan Keluarga

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan Setya sebaiknya mundur dari jabatan Ketua DPR. MKD, menurut Zulkifli, tak bisa didesak untuk melengserkan Setya jika Golkar belum menentukan penggantinya. “Bagus kalau Pak Novanto mundur. Bagus buat Novanto, DPR, dan buat Golkar,” kata dia.

Senada dengan Zulkifli, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan kasus Setya memalukan Dewan. Ia meminta MKD segera menyidangkan kasus tersebut. “Tak semua anggota Dewan brengsek. Ia harus diganti,” kata dia.

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy. Menurut dia, MKD bisa langsung menggelar rapat tanpa harus berkonsultasi dulu kepada pemimpin fraksi. Sebab, MKD beranggotakan semua unsur fraksi. “Kalau MKD tak segera rapat, berarti tak responsif terhadap suara masyarakat,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate melontarkan hal senada. “MKD bisa menentukan sikap melalui ketua kelompok fraksi di internal mahkamah,” kata dia.

Dorongan agar MKD menyidangkan dugaan pelanggaran etik Setya juga datang luar gedung DPR. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, misalnya, telah memasukkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya ke MKD.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan penggantian Setya Novanto menunggu hasil gugatan praperadilan. Setya kembali memperkarakan penetapan dirinya sebagai tersangka. “Kami akan menggelar rapat pleno setelah putusan sidang praperadilan guna menetapkan langkah selanjutnya,” kata Nurdin.

AHMAD FAIZ