Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan pihaknya memperhitungkan Airlangga Hartarto sebagai kandidat kuat menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Nusron menilai Airlangga memiliki dukungan yang kuat di kalangan kader Golkar.
“Airlangga Hartarto lebih diuntungkan. Yang jelas dia lebih banyak dukungan dominan dari grassroot,” kata Nusron di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam, 25 November 2017. Ia memperkirakan Airlangga, yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian, bakal bersaing dengan calon lain, seperti Idrus Marham dan Nurdin Halid.
Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Nurdin Halid pun menggadang-gadang Airlangga sebagai pengganti Setya Novanto, yang kini berstatus tersangka dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, kata dia, DPP belum membahas penggantian ketua umum partai penguasa Orde Baru itu. “Posisi ketua umum akan dibahas setelah praperadilan,” ucap Nurdin.
Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dijemput dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam perkara korupsi e-KTP, Setya diduga mengatur proses pengadaan untuk menguntungkan dirinya. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya diprediksi sekitar Rp 2,3 triliun.
Sejumlah kader menginginkan pergantian kepemimpinan agar citra partai tak semakin jatuh menjelang pemilihan umum 2019. Nama Airlangga disebut-sebut dicalonkan sebagai pengganti Setya. Namun ia tak banyak berkomentar. Airlangga berpendapat penggantian kepemimpinan harus ditentukan melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Nusron Wahid menambahkan, partainya akan berfokus mencari kandidat calon ketua umum mulai Kamis pekan depan. “Jadi isunya sudah bergeser, bukan lagi munaslub atau tidak, lebih maju ke siapa caketum-nya,” ujarnya.
Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar
5 hari lalu
Nusron Wahid: Ada 537 Perusahaan Sawit tanpa HGU dan Kuasai 2,5 Juta Hektar
Kementerian ATR/BPN mencatat pada 2016 hingga Oktober 2024, ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. Dari jumlah itu, ada sekitar 2,5 juta hektar lahan.