Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan disela-sela persiapan mengikuti rapat terbatas tentang optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, 18 Oktober 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Kader senior Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta awak media untuk tidak mendesak Golkar maupun Dewan Perwakilan Rakyat segera mencari pengganti posisi Setya Novanto. Menurut Luhut mekanisme penggantian pasti akan berjalan.
“Enggak usah diramai-ramaiin lah, kan semua ada mekanismenya. Dan saya lihat sedang berproses juga sih,” ujar Luhut Panjaitan kepada awak media, Senin, 20 November 2017.
Setya Novanto telah ditahan oleh KPK usai dijemput dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Setya dinyatakan sudah mampu mengikuti proses hukum oleh Ikatan Dokter Indonesia serta dokter di RSCM.
Dalam perkara korupsi e-KTP, Setya diduga mengatur proses pengadaan untuk menguntungkan dirinya. Kerugian negara yang timbul akibat pengaturan proyek itu diestimasikan sekitar Rp 2,3 triliun.
Di saat Setya sibuk berperkara, kondisi internal Golkar menghangat. Sejumlah kader menginginkan pergantian kepemimpinan agar citra partai tak semakin jatuh menjelang Pemilu 2019. Selain itu, menjadi pembahasan juga perihal siapa yang bisa dan boleh mengisi posisi ketua DPR sepeninggal Setya.
Luhut menuturkan siapa saja bisa menggantikan Setya Novanto, baik di Golkar maupun di DPR. Namun, ia berharap calon pengganti Setya Novanto adalah orang yang lebih baik.
Saat ditanya soal kemungkinan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Luhut tak menampik kemungkinan tersebut. Ia mengatakan Airlangga orang baik dan bisa saja menjadi ketua umum.
“Tapi, biarlah Golkar yang memproses sendiri masalah ini. Jangan kita terlalu banyak nyampurin, jadi bikin suasana nggak enak nanti,” ujar Luhut.
