TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno untuk membahas kemungkinan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Kemungkinan munaslub ini menguat seiring dengan penahanan Setya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Munaslub itu kebutuhan. Apakah Golkar membutuhkan atau tidak, itu ditentukan dari rapat pleno," kata Nurdin di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, pada Senin, 20 November 2017. Perkembangan politik terkini akibat Setya Novanto, ujar Nurdin, akan dikaji pada rapat pleno besok itu.

Baca: Alami Kecelakaan, Setya Novanto: Saya Luka ...

Setya resmi ditahan KPK pada Ahad, 19 November 2017. Setya menjadi tersangka dalam perkara korupsi e-KTP yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Komisi antikorupsi berhasil menahan Setya setelah sebelumnya Setya melakukan berbagai manuver untuk menghindari KPK.

Dalam internal Golkar, desakan mengganti ketua umum menguat sejak beberapa saat lalu. Sejumlah tokoh senior Golkar seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung mendesak partai berlambang pohon beringin ini segera mengganti Setya.

Baca juga: Mahfud MD: Pembantaran Setya Novanto oleh ...

Setelah Setya resmi ditahan, desakan sejumlah pengurus Golkar di daerah untuk menggelar munaslub semakin kuat. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Johanes Serang Kerang mengatakan Setya harus legawa mengundurkan diri agar partai tidak makin terpuruk. Ketua Harian Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono mengatakan para elit harus berkumpul dan merumuskan jalan keluar.

Nurdin mengatakan Golkar tidak akan tersandera dengan kasus pribadi yang menjerat Setya Novanto. Golkar, kata Nurdin, harus tetap berjalan dan mempercepat pengerjaan program yang telah diputuskan. "Sebagai ketua harian, pasti saya mencari jalan yang terang untuk mengangkat harkat dan martabat Partai Golkar," ujar Nurdin.