Mahfud MD: Pembantaran Setya Novanto oleh KPK Sudah Benar

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Medan - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai pembantaran penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tepat. Langkah ini dilakukan setelah KPK mengeluarkan surat penahanan kepada Ketua Umum Golkar tersebut pada Jumat, 17 November 2017.

    "Itu benar secara hukum, karena sebelum dibantarkan, dia ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan," kata Mahfud di sela acara penutupan Munas KAHMI di Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 19 November 2017.

    Baca: Romli Atmasasmita: KPK Rugi Menahan Setya Novanto

    Menurut Mahfud, KPK melakukan pembantaran dengan menetapkan dokter dan rumah sakit tempat tersangka dirawat. Tersangka tidak boleh memilih dokter dan rumah sakit sendiri. "Tidak boleh memilih dokter sendiri, tidak boleh memilih rumah sakitnya sendiri. Itu sudah benar," ujarnya.

    Baca: Syarat Ketua Golkar Pengganti Setya Novanto Versi Akbar Tandjung

    Setya Novanto kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, dia dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan pada Kamis malam, 16 November 2017. Kecelakaan itu terjadi saat KPK melakukan pencarian terhadap tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tersebut.

    KPK pun mengeluarkan surat penahanan pada Jumat lalu. Meski begitu, Setya Novanto menolak meneken berita acara penahanan yang diserahkan penyidik KPK. Berita acara penahanan hanya ditandatangani penyidik dan dua orang saksi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.