Survei: Probabilitas Korupsi Tinggi Saat Berurusan di Kepolisian

Rabu, 15 November 2017 14:29 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia mencatat probabilitas tindakan korupsi oleh pemerintah, paling besar terjadi ketika warga berurusan dengan polisi. Survei menunjukkan, hampir separuh warga pernah dimintai uang saat berurusan dengan polisi.

"Dari 14,9 persen warga yang pernah berurusan dengan polisi, 46,1 persen di antaranya pernah diminta memberi hadiah atau uang di luar biaya resmi," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada Rabu, 15 November 2017.

Baca: KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kalah dari Malaysia

Dodi, sapaan Kuskridho menyampaikan, angka ini linear dengan kecenderungan melakukan gratifikasi. Dodi mengatakan probabilitas melakukan gratifikasi juga paling besar terjadi ketika responden berurusan dengan polisi.

"Sebanyak 40,4 persen dari 14,4 persen responden menyatakan secara aktif tanpa diminta memberikan uang atau hadiah agar mendapat pelayanan yang signifikan," kata Dodi.

Advertising
Advertising

Dodi menyampaikan, terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengalaman dimintai uang atau hadiah dengan tindakan gratifikasi memberikan uang atau hadiah. Semakin sering masyarakat mengalami dimintai uang atau hadiah oleh pegawai pemerintah, semakin sering pula masyarakat itu, di kesempatan lain, memberikan gratifikasi.

Baca: Menpan RB Akan Usut Dugaan Pungli Seleksi Hakim di Mahkamah Agung

Selain dengan polisi, tingginya permintaan uang atau hadiah dan pemberian gratifikasi banyak terjadi ketika responden berurusan dengan pengadilan. Dari 3,1 persen responden yang menyatakan pernah berurusan dengan pengadilan, sebanyak 39,6 persen mengaku pernah diminta uang atau hadiah dan 33,3 persen pernah memberikan gratifikasi.

Probabilitas yang ketiga ihwal permintaan uang atau hadiah dan pemberian gratifikasi terjadi ketika responden mendaftar menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebanyak 31,3 persen dari 4,4 persen responden yang menyatakan pernah mendaftar kerja sebagai PNS, mengaku pernah diminta uang atau hadiah. Dari angka yang sama, sebesar 20,9 responden mengaku pernah memberikan gratifikasi.

Survei ini dilakukan terhadap 1.540 responden di 34 provinsi pada September 2017. Metode yang digunakan yaknu multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

16 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

19 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

21 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya