TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta partainya keluar dari koalisi pemerintah. Ia bahkan mendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengkritik partainya karena kerap berseberangan dengan sikap pemerintah.

"Yang betul Pak JK, yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. Karena akan menjadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 November 2017.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, bila PAN tetap berada dalam koalisi, akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang ia anggap berjuang demi pengembang.

Baca: Disentil Wapres Jusuf Kalla, Begini Jawaban PAN

"Rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang," ucap Amien.

Selain itu, bila PAN berkukuh tetap di koalisi, Amien menilai PAN bakal dikenang sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi tidak membela rakyat. "Ujung-ujungnya menjadi pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang," ujarnya.

PAN beberapa kali berbeda sikap dengan pemerintah terkait dengan sejumlah kebijakan. Pada Juli lalu, misalnya, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lain perihal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Saat itu, PAN mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold, yang masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen.

Baca: Soal UU Ormas, Johan: Sikap PAN Tak Berdampak pada Kabinet

Yang terbaru, PAN kembali berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pemerintah lainnya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). PAN bersama dengan PKS dan Gerindra tidak mendukung Perpu itu disetujui menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan tidak selalu PAN berbeda sikap dengan pemerintah. Dalam pembahasan RUU Tax Amnesty dan APBN 2018, misalnya, PAN satu sikap dengan pemerintah.

Menurut Taufik, bila PAN berbeda sikap dengan pemerintah, hal itu lantaran mengikuti permintaan masyarakat yang menjadi konstituennya. "Menurut saya, (perbedaan) ini hal yang wajar saja. Kami kembalikan kepada pemerintah, yang pasti, pada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum, PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah," katanya, kemarin.