TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta rektor dan pengelola kampus berbasis Islam memperhatikan aktivitas mahasiswanya di masjid-masjid dan asrama mereka. Tujuannya agar mahasiswa tidak terkena virus radikalisme. “Juga (diperhatikan) tempat kos untuk dilihat sejauh mana adik-adik kita belajar agama,” kata Budi Karya seusai orasi dan kuliah akbar di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Kuliah akbar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, Budi menjelaskan, mahasiswa tergolong kelompok pemula yang rentan terhipnotis paham radikal. Akhir-akhir ini, kata Budi, kebinekaan Indonesia sedang diuji. Ujian terbesar adalah menangani radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian: Radikalisme Tumbuh dari Taklim Tertentu

Menurut Budi, radikalisme tumbuh dari mereka yang terabaikan dan terpinggirkan. Mereka merasa diabaikan negara sehingga aspirasi dan kehidupan mereka terisolasi dan termarginalisasi. Dicontohkannya Suriah dan Irak. Dalam pandangan Budi, gerakan ISIS dibangun dengan mendelegitimasi pemerintah, juga mengeksploitasi kekurangan pemerintah. "Modal sosial hancur dan radikalisme telah melahirkan perang saudara di sana," ujarnya.

Budi melanjutkan, generasi milenial Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 100 juta jiwa, menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme. Namun, Budi menyayangkan silent majority yang tak bersuara. Padahal sebagian kekuatan minoritas solid justru aktif memupuk dan melakukan gerakan radikalisme untuk perubahan dasar negara dari Pancasila menjadi negara agama, juga menggugat NKRI.

"Generasi muda kita yang sekarang ada di kampus dan kampung pada umumnya berhadapan dengan arus informasi dan penyebaran berita hoax, penyebaran ide radikalisme serta tindak kekerasan melalui media sosial, Internet," tutur Budi.

Baca juga: Radikalisme di Kampus Dianggap Belum Nyata, Potensinya...

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bersama semua pemangku kepentingan sepakat melakukan pencegahan dini upaya penyebaran paham radikalisme. "Di kampus, pemerintah bekerja sama dengan para pimpinan perguruan tinggi agar ajaran tersebut dapat dihilangkan secepat mungkin," kata Alex.

Alex sangat optimistis daerah tersebut akan terbebas dari radikalisme yang tak sesuai dengan Pancasila. “Kami juga merupakan daerah zero conflict dan ini akan kami pertahankan,” katanya.

Catatan
Judul artikel ini telah diperbaiki pada Senin, 30 Oktober 2017 pukul 09.55 WIB karena adanya kesalahan. Terima kasih atas koreksi dari Kementerian Perhubungan.