Disebut Bupati Berprestasi, Warga: Kerja Rita Tidak Terlalu Bagus

Selasa, 10 Oktober 2017 15:27 WIB

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menunggu diperiksa di Gedung KPK, 6 Oktober 2017. Bupati Kutai Kartanegara tersebut dinilai menerima uang sebesar 6 miliar. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Di atas kertas, nama Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dikaitkan dengan banyak prestasi. Selain menerima banyak penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri, ia juga dinilai sebagai pelopor busana Ulap Doyo khas Kutai itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk pengrajin ulap doyo. Ulap doyo disebut-sebut sebagai busana warisan Suku Dayak Benuaq yang sudah ada sejak masa Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad 17.

Rita juga pencetus program bahasa Inggris untuk penduduk Kukar. Bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi itu bermimpi menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Kukar. Untuk mewujudkan mimpi itu, Rita mengirimkan para guru agar belajar bahasa Inggris ke Cambridge University April 2017 dengan mengalokasikan anggaran Rp21 miliar. "Bila semua sudah berjalan lancar, diharapkan ada kelas-kelas kecil belajar bahasa Inggris di Pulau Komala," kata Rita kepada Tempo, Rabu 1 Februari 2017. Dengan bisa berbahasa Inggris, guru-guru itu diharapkan membantu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan potensi pariwisata.

Baca:
Diperiksa KPK, Bupati Kukar Rita: Penjaranya Bagus, Kok
Bupati Rita Raih Banyak Penghargaan, Begini ...

Meski meraih banyak penghargaan, namun hasil kerja Rita di Kukar tidak dinilai baik oleh warganya. Nova, penduduk Kecamatan Tenggarong, misalnya. “Kerjanya nggak terlalu bagus juga.” Ibu dua anak yang beranjak remaja itu menyampaikan pesan teks kepada Tempo, Kamis, 5 Oktober 2017.

Pembangunan di masa Rita dinilai tidak banyak menyentuh rakyat kalangan bawah. “Tidak banyak menyentuh rakyat kecil.” Nova, ibu rumah tangga itu mengkritik Rita. Ia mengeluhkan kotanya yang tak punya layanan transportasi umum. “Semua menggunakan kendaraan pribadi.”

Nova mengakui listrik jarang padam. Layanan air ledeng relatif lancar, tapi kualitas airnya buruk. Jalanan dan layanan kesehatan di Tenggarong, yang berada di pusat pemerintahan, menurut dia, dalam kondisi baik. Namun kemajuan itu belum banyak dirasakan kecamatan lain. “Semua keadaan di Kecamatan Tenggarong tidak mewakili keadaan Kukar karena banyak wilayah yang terpencil.”

Baca juga:
KPK Tahan Bupati Rita Widyasari
BPK: Tak Ada Lagi Tekanan dari Partai Politik

Di tingkat internasional, perempuan kelahiran Tenggarong, 7 November 1973 itu menerima penghargaan Global Leadership Award 2016. Penghargaan itu datang dari majalah bisnis The Leader International dan American Leadership Development Association, sebuah penghargaan untuk pemimpin yang memberi teladan dan berhasil membangun perekonomian.

Nova mempertanyakan penghargaan itu. “Kapan dapatnya?” Ia merasa Rita tidak banyak meningkatkan perekonomian rakyat. Menurut dia, Rita tak pantas mendapatkannya. Rakyat bahkan kesulitan hanya untuk berbelanja sehari-hari ke pasar. Rita memindahkan pasar yang berada di pusat kota ke tempat yang jauh. “Dibangunnya pasar yang besar, (tapi) di pinggiran.”

Advertising
Advertising



SAIFULLAH S.

Berita terkait

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

8 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

18 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

2 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

2 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

2 hari lalu

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.

Baca Selengkapnya