Terkena OTT KPK, Hakim Sudiwardono Tak Pernah Laporkan Harta

Minggu, 8 Oktober 2017 17:53 WIB

Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap, diketahui belum pernah mencatatkan harta kekayaannya kepada KPK.

Penelusuran Tempo terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs acch.kpk.go.id tak menemukan informasi apapun tentang harta kekayaan Sudiwardono.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Aditya Moha dan Hakim Tersangka OTT KPK

Tak hanya soal harta kekayaan, informasi tentang rekam jejak Sudiwardono pun tak banyak tersedia di laman mesin pencari. Komisi Yudisial juga menyatakan belum memperoleh informasi tentang hakim Sudiwardono.

"Karena kejadian hari libur akses informasi mengenai yang bersangkutan belum didapatkan," kata juru bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi pada Ahad, 8 Oktober 2017.

Advertising
Advertising

Baca juga: OTT KPK, Tersangka Suap Hakim Gunakan Kode Pengajian

Farid menyampaikan lembaganya menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara ini. Farid mengatakan KY selalu mengingatkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk melakukan perbaikan.

"Jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, maka kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," kata Farid.

Baca juga: OTT KPK, Ketua PT Sulawesi Utara dan Aditya Moha Jadi Tersangka

Farid menyampaikan motif korupsi tak dapat ditangani semata dengan gaji yang tinggi. "Tidak pernah ada hubungan langsung antara kenaikan kesejahteraan dengan perbaikan integritas jika hanya berdiri sendiri," ujarnya.

Sudiwardono telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto mengatakan pemberhentian terhitung sejak 7 Oktober. Sudiwardono pun hanya menerima setengah gajinya.

Baca juga: Aditya Moha Ditahan KPK: Saya Berjuang Demi Ibu

"Sudah diberhentikan sementara langsung, hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 50 persen, sekitar Rp 2,6 juta," kata Sunarto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu, 7 Oktober 2017.

Hakim dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono ditahan KPK dengan dugaan suap terkait putusan perkara banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan. Suap diduga diberikan oleh anak Marlina, Aditya Anugrah Moha agar Marlina tak ditahan dan hakim membebaskan atau memutuskan hukuman ringan untuk banding tersebut.

Baca juga: Tersangka Suap Aditya Moha Adalah Politikus Golkar Karier

Sudiwardono ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat, 6 Oktober 2017 malam. Dia ditangkap tak lama setelah diduga menerima uang 30 ribu dolar Singapura dari Aditya. KPK menduga sebelumnya Sudiwardono sudah menerima 60 ribu dolar Singapura dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Keduanya kini ditahan KPK selama 20 hari sejak Ahad, 8 Oktober 2017. Sudiwardono ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Aditya Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung KPK.

Berita terkait

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

1 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

1 jam lalu

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

Mahkamah Agung mengabulkan PK Mardani H. Maming, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

2 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

2 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

4 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

5 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

5 jam lalu

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

Kejagung memindahkan lokasi penahanan tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

5 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

7 jam lalu

Pukat UGM: Penuntasan Kasus Firli Bahuri Tolok Ukur Kinerja Kapolda

Kondisi penanganan perkara Firli Bahuri menjadi kondite untuk mengukur kinerja Irjen Karyoto, jika tidak selesai selama ia menjabat, ada kegagalan

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

16 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya