Terkena OTT KPK, Hakim Sudiwardono Tak Pernah Laporkan Harta

Minggu, 8 Oktober 2017 17:53 WIB

Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 8 Oktober 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap, diketahui belum pernah mencatatkan harta kekayaannya kepada KPK.

Penelusuran Tempo terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs acch.kpk.go.id tak menemukan informasi apapun tentang harta kekayaan Sudiwardono.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Aditya Moha dan Hakim Tersangka OTT KPK

Tak hanya soal harta kekayaan, informasi tentang rekam jejak Sudiwardono pun tak banyak tersedia di laman mesin pencari. Komisi Yudisial juga menyatakan belum memperoleh informasi tentang hakim Sudiwardono.

"Karena kejadian hari libur akses informasi mengenai yang bersangkutan belum didapatkan," kata juru bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi pada Ahad, 8 Oktober 2017.

Advertising
Advertising

Baca juga: OTT KPK, Tersangka Suap Hakim Gunakan Kode Pengajian

Farid menyampaikan lembaganya menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara ini. Farid mengatakan KY selalu mengingatkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk melakukan perbaikan.

"Jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, maka kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," kata Farid.

Baca juga: OTT KPK, Ketua PT Sulawesi Utara dan Aditya Moha Jadi Tersangka

Farid menyampaikan motif korupsi tak dapat ditangani semata dengan gaji yang tinggi. "Tidak pernah ada hubungan langsung antara kenaikan kesejahteraan dengan perbaikan integritas jika hanya berdiri sendiri," ujarnya.

Sudiwardono telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto mengatakan pemberhentian terhitung sejak 7 Oktober. Sudiwardono pun hanya menerima setengah gajinya.

Baca juga: Aditya Moha Ditahan KPK: Saya Berjuang Demi Ibu

"Sudah diberhentikan sementara langsung, hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 50 persen, sekitar Rp 2,6 juta," kata Sunarto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu, 7 Oktober 2017.

Hakim dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono ditahan KPK dengan dugaan suap terkait putusan perkara banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan. Suap diduga diberikan oleh anak Marlina, Aditya Anugrah Moha agar Marlina tak ditahan dan hakim membebaskan atau memutuskan hukuman ringan untuk banding tersebut.

Baca juga: Tersangka Suap Aditya Moha Adalah Politikus Golkar Karier

Sudiwardono ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat, 6 Oktober 2017 malam. Dia ditangkap tak lama setelah diduga menerima uang 30 ribu dolar Singapura dari Aditya. KPK menduga sebelumnya Sudiwardono sudah menerima 60 ribu dolar Singapura dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Keduanya kini ditahan KPK selama 20 hari sejak Ahad, 8 Oktober 2017. Sudiwardono ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Aditya Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung KPK.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

8 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

9 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

10 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

15 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

18 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya