TEMPO.CO, Cilegon - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat soal isu impor senjata ilegal. Dia mengatakan DPR sebagai lembaga negara wajar apabila menanyakan hal itu.

"Ya, saya dengan senang hati akan menjelaskan," ungkap Gatot Nurmantyo di Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.

Baca: Jenderal Gatot dan Tabir Pembelian Senjata Brimob

Sebelumnya, rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Dalam rekaman suara itu, Gatot menyatakan ada sebuah institusi di Indonesia yang berencana mendatangkan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Belakangan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklarifikasi hal tersebut dan mengatakan senjata yang dimaksud adalah senjata yang dipesan Badan Intelijen Negara. Setelah itu, Polri ikut menjelaskan soal senjata jenis pelontar granat yang dipesannya, tapi kini tertahan di Bandara Soekarno-Hatta karena masih menunggu izin.

Baca: Bantah Berpolitik, Gatot Nurmantyo: Saya Mengurus Kedaulatan

Gatot menjelaskan, meskipun akan ada pemanggilan oleh DPR, dia belum mendapat panggilan resmi tersebut. Dia mengaku mengetahui tentang rencana pemanggilan itu dari media. "Saya baru baca di media, lihat di televisi, bahwa DPR akan memanggil," katanya.

Menurut Gatot, DPR melakukan hal wajar dalam pemanggilannya tentang isu senjata tersebut. Sebab, ucap dia, DPR merupakan lambang dari konstitusi. "Jadi mereka (DPR) meminta pertanggungjawaban TNI," ujarnya.

Gatot Nurmatyo sebelumnya pernah dua kali dipanggil Presiden Jokowi terkait dengan isu senjata. Saat ditanyai pers mengenai apa yang dibahas ketika bertemu dengan Presiden, Gatot menolak menyampaikannya. "Karena yang saya beri penjelasan hanya Presiden dan DPR," tuturnya.