TEMPO.CO, Cilegon - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, sebagai panglima TNI, dia pasti berpolitik. Namun, dia menjelaskan, politik seorang panglima bukanlah politik praktis.
"Politik Panglima adalah politik negara, bukan politik praktis," katanya di Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017.
Belakangan, Gatot dituding kerap mengeluarkan pernyataan berbau politik, di antaranya tentang ajakan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI dan kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter.
Baca: Hari Ini Panglima TNI Gatot Nurmantyo Pimpin Gladi Bersih HUT TNI
Salah satu tudingan tentang manuver politik Gatot itu datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik. Menurut Rachland, manuver Gatot itu sudah menabrak batas kepatutan dan undang-undang.
Saat ditanya apa langkahnya setelah tidak lagi menjabat sebagai panglima TNI, Gatot mengaku belum memikirkan mengenai hal itu. Ia menegaskan, saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. "Saya harus melaksanakan tugas saya sebagai konstitusi," ujarnya.
Gatot menjelaskan, kewajiban sebelum masa jabatannya berakhir adalah menyiapkan kader-kader penerus TNI. Menurut dia, TNI harus memiliki kader penerus yang solid dengan masyarakat dan menunjukkan kesatuan komando. "Sehingga TNI selalu dalam posisi netral dalam politik praktis, ini yang penting," tuturnya.
