Seleksi Komisioner Komnas HAM, Kontras Minta DPR Transparan

Selasa, 3 Oktober 2017 18:07 WIB

Dalam pertemuan tersebut Komisioner Komnas HAM melaporkan bahwa Pansel KomnasHAM periode 2017-2022 siap bekerja untuk menjaring sumberdaya potensial yang mempunyai motivasi dan kemampuan untuk mengelola dan memajukan lembaga HAM. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/16

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar transparan dalam proses seleksi calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kontras mendorong Komisi Hukum DPR memaparkan parameter uji kelayakan (fit and proper test) yang diterapkan pada para calon.

"Hak publik untuk tahu parameter yang digunakan untuk menilai para calon komisioner," kata Koordinator Kontras Yati Andriyati melalui siaran pers, Selasa, 3 Oktober 2017.

Yati mengatakan DPR juga harus menghindari proses tawar menawar politik dalam seleksi komisioner Komnas HAM ini. Seleksi juga harus terhindar dari kepentingan pihak tertentu yang sifatnya parsial. "Ada kekhawatiran proses pemilihan ditentukan berdasarkan standar partai tertentu," ujar Yati.

Baca juga: Komnas HAM Masih Selidiki Kasus Dukun Santet 1998-1999

Yati menegaskan, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, Komnas HAM harus bebas dari sentimen suku, ras, agama, dan antargolongan.

Advertising
Advertising

Yati merasa perlu mendesak Komisi Hukum agar sungguh-sungguh dalam seleksi ini mengingat pemilihan komisioner Komnas HAM periode sebelumnya. Kontras menilai, komisioner yang saat ini menjabat justru mengecewakan karena mendorong rekonsiliasi tanpa pengadilan terhadap pelaku kejahatan HAM masa lalu.

"Mereka tidak memiliki strategi yang konkret dalam penanganan kasus bahkan terang-terangan mendukung rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat, yang justru berdampak pada impunitas," ujar Yati.

Uji kelayakan calon komisioner Komnas HAM telah berlangsung di parlemen selama sepekan terakhir. Ada 14 calon yang tengah diuji, yaitu Ahmad Taufan Damanik, Amiruddin, Antonio Pradjasto, Arimbi Heroepoetri, Beka Ulung Hapsara, Bunyan Saptomo, Hairansyah, Judhariksawan, Mohammad Choirul Anam, Munafrizal Manan, Roichatul Aswidah, Sandrayati Moniaga, Sondang Frishka Simanjuntak, dan Sri Lestari Wahyoeningrum.

Komisi Hukum DPR RI akan mengumumkan tujuh nama calon yang lolos uji kelayakan pada hari ini. Tujuh orang itu akan menjadi komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

8 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

12 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

15 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

18 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

18 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

19 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

20 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

24 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

25 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya