TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memuji langkah pemerintah daerah menghadapi ancaman letusan Gunung Agung. Kerja sama pemerintah provinsi dengan kota dan kabupaten berhasil menangani pengungsi secara tepat. "Saya nilai sangat bagus. Pak Gubernur terjun langsung bersama dengan sembilan bupati dan wali kota," kata Kepala Pelaksana BNPB Willem Rampangilei di Karangasem, Jumat, 29 September 2017.

Willem juga mengapresiasi kepedulian masyarakat Bali terhadap situasi darurat sehingga penanganan menjadi lebih mudah. "Tugas ke depan adalah bagaimana percepatan pengendalian pengungsi di lapangan,” katanya. “Masalah yang juga penting adalah penanganan ternak ke wilayah aman."

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan terdapat 27 desa yang masyarakatnya diwajibkan mengungsi sesuai dengan kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Agung. Jumlah pengungsi saat ini mencapai sekitar 144 ribu orang, yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sebagian besar ditampung di gedung olahraga, tenda darurat, balai masyarakat, balai banjar, dan tempat pengungsian mandiri.

Baca: Pariwisata Bali Diklaim Tak Terdampak Status Gunung Agung

Pastika khawatir pemerintah dan tim penanggulangan bencana tidak sanggup menangani pengungsi karena jumlah terlampau banyak. Karena itu, pemerintah akan memulangkan pengungsi yang tempat tinggalnya berada di luar kawasan rawan bencana. "Yang wajib mengungsi adalah mereka yang berada di kawasan rawan bencana satu, dua, tiga,” katanya. “Di luar itu akan dipulangkan dalam kurun waktu seminggu."

Pastika bingung dengan jumlah pengungsi yang terus membengkak. Dia berharap tim penanggulangan bencana bekerja cepat mengembalikan pengungsi yang tinggal di luar kawasan rawan bencana Gunung Agung. "Saya yang menjamin jika masyarakat yang tinggal di luar KRB aman,” katanya. “Jika memang terjadi letusan, baru kemudian dilakukan tindakan pengamanan."

ANTARA