TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Bidang Ketenagakerjaan Ali Wongso Sinaga mengatakan rekomendasi penonaktifan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar bukanlah keputusan dewan pimpinan pusat, tapi hasil dari tim kajian elektabilitas yang disampaikan saat rapat harian, Senin, 25 September lalu.

Ali, yang hadir dalam rapat harian tersebut, mengatakan rapat hanya menyetujui agar rekomendasi tersebut disampaikan kepada Setya selaku Ketua Umum. "Jadi bukan keputusan rapat, apalagi disebut pleno, bukan. Tapi itu dari sekelompok orang yang disebut tim elektabilitas," katanya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 28 September 2017.

Baca juga: Marak Desakan Mundur, Soksi Minta Setya Tetap Memimpin Golkar

Karena bukan keputusan dewan pimpinan pusat, Ali meminta Setya tidak perlu merespons hasil rekomendasi tersebut. "Tidak. Tidak ada kewajiban, apalagi itu bukan keputusan rapat harian, tidak ada di situ sifatnya kekuatan yang konstitusional," tuturnya.

Ali menuturkan tetap mendukung Setya menjadi Ketua Umum. Terkait dengan statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik, ia mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca juga: DPD Ingin Ambil Alih Perbaikan Citra Partai Golkar dari Setya

Sebelumnya, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yorrys Raweyai mengatakan tim kajian elektabilitas menemukan ada empat faktor yang menyebabkan elektabilitas Golkar menurun. Keempat faktor tersebut adalah Setya menjadi tersangka kasus e-KTP, tidak adanya tokoh kaliber nasional, efek pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan belum terbangunnya soliditas.

Rencananya, Jumat besok, 29 September 2017, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat guna mendengarkan jawaban Setya tentang rekomendasi itu. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan, bila Setya setuju dinonaktifkan, selanjutnya akan dipilih pelaksana tugas harian Ketua Umum.

Baca juga: Ada Kejanggalan di Foto Sakit Setya Novanto, Ini Jawaban Golkar

Namun, bila nanti Setya Novanto menolak dinonaktifkan, DPP Partai Golkar akan terus mengevaluasi seberapa jauh pengaruh negatif kasus yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap partai. “Kalau tidak ada masalah, ya, lanjut. Tapi, kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif, ya, kami harus konsolidasi,” ujar Nurdin, kemarin.

AHMAD FAIZ